Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 membutuhkan tenaga pengamanan yang tidak sedikit. Hal ini berdampak pada minimnya ketersediaan petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dapat dikirim ke daerah sewaktu-waktu terjadi kericuhan atau konflik.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Luthfi Lubihanto, mengatakan bahwa kemungkinan adanya pergeseran pasukan atau bantuan kekuatan dari wilayah sangat kecil. Pasalnya, 171 daerah yang mengadakan pilkada meliputi seluruh wilayah di Indonesia.
“Pergeseran pasukan, menurut Wakapolri (Wakil Ketua Kepolisian RI), sangat tidak mungkin karena pasukan daerah fokus di wilayahnya masing-masing. Kami harap setiap daerah dapat menjamin keamanan di daerahnya masing-masing,” kata Luthfi pada acara Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 di Hotel Grand Syahid, Sudirman, Jakarta Selatan (28/11).
Luthfi selanjutnya menyampaikan harapan agar penyelenggara pemilu dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada 2018. Beririsannya Pilkada dengan Pemilu 2019 akan menyebabkan konflik yang tak selesai di Pilkada merambat ke Pemilu.
“Pilkada 2018 ini punya karakteristik yang berbeda dengan pilkada sebelumnya, yaitu berhimpitannya dia dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Penyelesaian masalah di Pilkada 2018 harus maksimal. Jangan sampai ada masalah yang berimplikasi ke Pemilu 2019,” tegas Luthfi.
