Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, mengungkapkan banyaknya kesalahan teknis yang dilakukan tim verifikator administrasi partai politik calon peserta pemilu di lapangan. Tim verifikator mencoret data anggota karena Surat Keputusan (SK) dengan kop hitam putih dianggap sebagai fotokopi. Padahal, tertera tanda tangan dan stempel asli. Tim verifikator juga mencoret nama anggota karena gelar di SK dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama.
“Di Pamengkasan, lima anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum)-nya dipecat sama DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jangan sampai komisioner jadi korban gara-gara petugas yang kerja di lapangan tidak becus,” kata Baidowi pada rapat kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Selatan (30/11).
Selain itu, kata Baidowi, pemahaman anggota KPU di daerah tak seragam dan tak sesuai denga maksud Undang-Undang (UU) perihal ketentuan syarat keanggotaan partai politik satu per seribu. Sebagai contoh, di Kabupaten A, satu per seribu adalah 100 anggota. Data anggota yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah 150 dan yang memenuhi syarat adalah 130. Namun, anggota KPU tetap meminta partai untuk mengisi 150 data anggota.
“Kan berarti UU hanya minta 100. Lalu sudah dipenuhi dengan 130 yang memenuhi syarat. Lah minta 150 ini buat apa? Toling samakan persepsi semua anggota KPU di daerah agar tidak jadi sengketa di Bawaslu nantinya,” tandas Baidowi.
Menanggapi aduan Baidowi, Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan standar operasional dan prosedur (SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Arief juga mempersilakan siapa pun untuk melaporkan sikap petugas lapangan yang tak sesuai kepada KPU RI guna ditindaklanjuti.
“Kalau ada yang berbeda (tindakan petugas lapangan dan anggota KPU daerah), mohon kami dikasih tahu lokasi detilnya di mana agar kami bisa mengingatkan mereka. Proses ini terus kami kontrol. Kami sudah kasih arahan agar semua proses dilakukan secara sama dan setara,” kata Arief.
