Evaluasi Elektoral 2017 menuju Hiruk-Pikuk 2018

Tahun 2017 adalah tahun yang cukup sibuk bagi dunia kepemiluan. Tahun pemanasan menuju tahun-tahun berikut yang lebih hiruk pikuk.

Ada tiga peristiwa besar yang terjadi pada tahun ini: pergantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelombang II di 101 daerah; serta pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga perhelatan besar itu adalah fondasi awal bagi tahun-tahun politik ke depan yang diprediksi akan makin hiruk pikuk.

Tahun 2017 dimulai dengan tahapan seleksi lanjutan anggota KPU dan Bawaslu. Usai membuka pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi pada akhir 2016, Tim Seleksi yang dibentuk Presiden melakukan seleksi akhir pada calon-calon. Serangkaian seleksi berupa tes kesehatan, dinamika kelompok, dan wawancara dilakukan selama bulan Januari. Mereka memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu untuk diserahkan pada Presiden. Presiden kemudian mengajukan calon-calon tersebut pada DPR untuk mengikuti fit and proper test pada bulan April. DPR kemudian memilih tujuh orang anggota KPU dan lima orang anggota Bawaslu. Mereka dilantik Presiden pada 11 April 2017.

Di waktu yang hampir bersamaan, tahapan Pilkada 2017 tengah mencapai puncak. Pada 15 Februari 2017, 101 daerah melangsungkan tahapan pungut hitung Pilkada 2017. Dinamika politik yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang cukup panas seolah menenggelamkan helatan serupa di 100 daerah lain. Bahkan hingga hari pemungutan suara itu, Pilkada DKI Jakarta diwarnai sedikit keributan soal manajemen pemilih dan ketersediaan surat suara yang, jika ditelusuri, berpangkal dari soal mandeknya proyek KTP-elektronik sebagai salah satu syarat memilih.

Tensi yang cukup panas juga berlangsung di gedung DPR. Pembahasan RUU Pemilu sejak akhir tahun 2016 tak usai-usai. Kepentingan politik adu kuat dan membuat pengesahan RUU Pemilu terus molor.  DPR selalu meleset dari target pengesahan RUU Pemilu. DPR sempat menargetkan pembahasan RUU Pemilu akan rampung pada 28 April 2017. Namun, target tersebut molor hingga 18 Mei 2017. Di bulan Juni saja, DPR sudah melakukan penundaan hingga empat kali. Awalnya, pengambilan keputusan direncanakan pada 8 Juni, kemudian ditunda pada 13 Juni dan 14 Juni. Nyatanya, DPR dan Pemerintah menggelar paripurna dan mengetok pengesahan RUU Pemilu pada Kamis (20/7) malam hingga Jumat (21/7) dini hari. Pengesahan itu dilakukan setelah drama voting soal syarat ambang batas pencalonan presiden.

Kami membaca ulang laporan-laporan yang kami tulis dalam beragam bentuk–dari mulai laporan jurnalistik langsung dari lapangan, tulisan mendalam yang memuat analisis, sampai opini pribadi. Berikut amatan kami atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 2017:

• Amatan I: Pilkada dan (Politik) Identitas
• Amatan II: Penyelenggara Pemilu dan Kewenangan Baru
• Amatan III: Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

Kami juga merangkum tulisan-tulisan pilihan pada portal rumahpemilu.org sepanjang tahun 2017. Tulisan-tulisan itu adalah catatan para penulis—Amalia Salabi, Usep Hasan Sadikin, dan Maharddhika—saat mengikuti segala proses tersebut. Tulisan-tulisan tersebut diproses ulang: dikumpulkan untuk dikurasi; dikelompokkan dan dijalin dalam subbab-subbab tema yang berkaitan; serta kemudian diedit untuk menyegarkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah berlalu tersebut. Berikut sepilihan tulisan-tulisan sepanjang 2017:

A. MEMILIH PENYELENGGARA PEMILU

1. Catatan Proses Seleksi

1. Calon Penyelenggara Pemilu yang Akan Terpilih di 2017
2. Memilih Penyusun Aturan Teknis Pemilu yang Berintegritas
3. Catatan Baik dan Buruk dari Wawancara Calon Anggota Bawaslu
4. Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU: Kemandirian Paling Disorot

2. Catatan Hasil Seleksi

1. Estafet Kemandirian KPU di Tangan Anggota Baru
2. Bawaslu Baru, Harapan Baru

B. DARI TAHAPAN AKHIR PILKADA 2017

3. Hasil Pilkada

1. Petahana Terpilih dan Dominasi Anggaran Pilkada 2017
2. Pemerintahan Terbelah Hasil Pilkada 2017
3. Pemerintahan Terputus Hasil Pilkada 2017

4. Dinamika Pilkada DKI

1. Pilkada Serentak Rasa Jakarta
2. Calon Bermasalah Hukum Bukan di Pilkada DKI Saja
3. Kampanye Putaran II: Perbaikan dan Kepastian Hukum Pilkada
4. KTP Elektronik dan Pilkada DKI
5. Netizen Perempuan Jauh dari Perbincangan Pilkada DKI
6. Populisme Tumbuh dalam Stagnasi Demokrasi dan Ekonomi

C. MENYUSUN RUU PEMILU

5. Evaluasi Proses Dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

1. Jokowi dan Infrastruktur Demokrasi
2. Pembahasan RUU Pemilu Paling Tertutup
3. Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu
4. UU Pemilu Baru Tak Lebih Baik
5. Pasal-Pasal Bermasalah UU Pemilu
6. Kata Pegiat Pemilu dan Ketua Pansus Soal UU Pemilu

6. Utak Atik Sistem Pemilu

1. Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dan Putusan MK
2. Berebut Nomor Urut di Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
3. Melihat Sainte-Laguë Bekerja
4. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Omong Kosong Penguatan Presidensialisme
5. Tambah Kursi, Tambah Masalah

7. Perempuan Dan Sistem Pemilu

1. Utak-Atik Sistem Pemilu Agar Jumlah Perempuan di Parlemen Meningkat
2. Sistem Proporsional Terbuka Murni Dan Keadilan Bagi Perempuan
3. Tarik Ulur Isu Perempuan di Rapat Pansus RUU Pemilu

8. Menutup Jalan Partai Baru Ikut Pemilu

1. Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Terus Diperketat
2. UU Pemilu Menutup Partai Luar Parlemen Turutserta