Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pilkada 2017, menurut Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyisakan masalah polarisasi partai yang semakin menguat. Polarisasi ini berdampak buruk bagi demokrasi, sebab memunculkan calon kepala daerah yang semakin sedikit. Kondisi diperparah dengan semakin beratnya calon perseorangan untuk maju di pilkada.
“Di 2018, polarisasi koalisinya semakin solid sehingga untuk meningkatkan pecahan-pecahan yang melahirkan banyak calon itu semakin menipis. Sekarang itu, calon kepala daerah per daerah pemilihan maksimal dua, kalau dulu bisa empat,” jelas Nanto pada diskusi “Peluang Calon Perempuan dalam Pilkada 2018” di Tebet, Jakarta Selatan (7/1).
Polarisasi selanjutnya berdampak pada pencalonan perempuan. Ketatnya head to head di Pilkada memperkecil peluang perempuan untuk dicalonkan oleh partai politik.
“Jadi, yang dianggap kuat saja belum tentu berani, apalagi yang masih butuh diafirmasi. Ini persoalan!” tegas Nanto.
Menurutnya, isu kepemimpinan perempuan di 2018 kurang menguntungkan calon kepala daerah perempuan. Hal ini disebabkan banyaknya isu perempuan kepala daerah yang melakukan korupsi di 2017.
“Isu ini diberitakan besar sekali. Berdampak pada sulitnya kita mendorong isu perempuan pemimpin agar lebih masif,” tutup Nanto.
