The results of Kalyanamitra’s study show that there are six forms of gender-based violence (KBG) that occurred during the 2024 elections. The first form of KBG is intimidation. Intimidation was carried out by the candidate’s success team against female voters, …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Komnas HAM: 2024 Election Not Friendly to Women
Commissioner of the National Human Rights Commission (Komnas HAM), Pramono Ubaid Tanthowi, assesses that the 2024 election is not friendly to women. Regulations made by the Indonesian General Election Commission (KPU) have harmed women’s rights to be nominated in elections. …
Read More »Bawaslu Needs to Socialize Violation Reporting Mechanisms
The Indonesian Institute (TII) Research and Program Manager, Afianto Purbalaksono, assesses that although the monitoring practices for the 2024 election are quite optimal, they still require improvement. There are still many reports of monitoring of community campaigns that have not …
Read More »Bawaslu Perlu Sosialisasikan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Afianto Purbalaksono menilai praktik pengawasan Pemilu 2024 meski cukup maksimal, namun masih memerlukan perbaikan. Masih banyak pelaporan pengawasan kampanye masyarakat masih banyak belum ditindaklanjuti Bawaslu. Menurutnya diperlukan sosialisasi mekanisme pelaporan pelanggaran kampanye …
Read More »JPPR Hopes that the Regional Elections will not be as Brutal as the General Elections
The Voter Education Network for the People (JPPR) hopes that the 2024 Pilkada campaign will not be as brutal as the last 2024 election. JPPR noted several problems that may be repeated in the 2024 Pilkada but are not considered …
Read More »JPPR Berharap Pilkada tak Sebrutal Pemilu
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berharap kampanye Pilkada 2024 tidak sebrutal Pemilu 2024 lalu. JPPR mencatat beberapa masalah yang mungkin terulang dalam Pilkada 2024, namun tidak dianggap pelanggaran karena belum memasuki masa kampanye, sedangkan penegakan harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran. …
Read More »Age Requirements for Regional Head Candidates in the Harmonization Process
The minimum age requirement for regional head candidates is 25 years old for mayor/regent candidates and 30 years old for governor candidates. This is still in the process of being harmonized between the KPU, Bawaslu, and the government. This provision …
Read More »Ketentuan Usia Calon Kepala Daerah dalam Proses Harmonisasi
Ketentuan syarat usia calon kepala daerah minimal berusia 25 tahun untuk calon wali kota/bupati dan berusia 30 tahun untuk calon gubernur masih dalam proses harmonisasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Ketentuan itu bakal tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) imbas putusan …
Read More »Kemendagri asks Pemda to Immediately Disburse Regional Election Budget
The Ministry of Home Affairs (Kemendagri) asked regional governments to immediately disburse the budget for the 2024 Pilkada according to the text of the regional grant agreement (NPHD) by the deadline of July 9, 2024. If, by July 9, the …
Read More »Kemendagri Minta Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah segera mencairkan anggaran untuk Pilkada 2024 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) hingga batas akhir 9 Juli 2024. Jika hingga 9 Juli pemda tidak mencairkan anggaran, Kemendagri akan menurunkan tim ke daerah untuk …
Read More »