Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat. YASMIB menilai kurang terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi masalah utama selain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang stunting. “Kolaborasi …

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) DKI Jakarta menyoroti kurang efektifnya penanganan stunting di DKI Jakarta, baik dalam implementasi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanganan stunting juga dinilai masih minim, dari sekian banyak aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dinilai belum terealisasi dengan baik, karena belum sepenuhnya diterapkan di …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, Mahlizah karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Mahlizah dinilai tidak memahami dan mengabaikan peraturan Badan Kepagawaian Negara (BKN) terkait kontrak …

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) STH Jentera, Bivitri Susanti menilai hukum acara sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi kebenaran substansif untuk terkuak. Menurutnya hukum acara PHPU Pilpres 2024 menyulitkan para pihak untuk memaparkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, …

Temuan audit sosial yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur tidak hanya kegiatan ilegal semata namun juga terorganisir, melibatkan individu yang memiliki pengaruh baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain …

Kesetaraan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Sumatera Barat (Sumbar) dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Meskipun sudah ada peraturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas menilai, implementasi kebijakan masih …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur menyebut perkawinan anak menjadi salah satu penyumbang tingginya stunting di Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Hal itu didasarkan atas temuan kolaborasi pemantauan audit sosial antara KPI Jawa Timur dan Perkumpulan untuk Pemilu dan …

Penurunan angka putus sekolah di Provinsi Banten berjalan stagnan, hal itu akibat tidak berjalan program dan anggaran prioritas dengan efektif. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Jabodetabek menilai program pendidikan gratis kurang efektif dalam memberikan akses pada kelompok rentan. Temuan audit sosial …

Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis temuan hasil audit sosial melalui pemantauan perlindungan perempuan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pemantauan yang dilakukan sejak November 2023–Februari 2024 tersebut berupaya melihat output program Dinas Pemberdayaan …