Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proses penunjukkan pejabat (Pj) kepala daerah sarat dengan masalah. Setidaknya, sebanyak 101 kepala daerah telah berakhir masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah berakhir pada 2023. Walhi menganggap kekosongan jabatan publik itu menjadi …

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pemilu dipenuhi akrobat politik dan kecurangan. AMAN menganggap Pemilu 2024 yang seharusnnya sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa dengan demokratis tercoreng dengan runtuhnya supermasi hukum dan praktik tata kelola pemerintahan yang …

Currently, the public is still considered vulnerable to information disruption during the 2024 election series. This disruption has an impact on trust in democracy, election management institutions, and election administration. In 2023, before the voting took place, the Indonesian Anti-Defamation …

Saat ini publik dianggap masih rentan terkena gangguan informasi rangkaian Pemilu 2024. Gangguan tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi penyelenggara pemilu, serta penyelenggaraan pemilu. Pada 2023 lalu, sebelum pemungutan suara berlangsung Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat kenaikan sekitar …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka seluruh informasi pemilu sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pemilu. Sebelumnya ICW meminta sejumlah informasi antara lain, laporan dana kampanye periode 2014-2023 untuk pileg dan pilpres, serta daftar riwayat …

Jelang penguman resmi pemenang Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang, Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) himbau masyarakat terima hasil pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 823.220 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) …

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menuntut seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika berbangsa, menghormati hak dan kebebasan warga negara serta mengembalikan prinsip independensi peradilan. Hal itu disampaikan keluarga besar UII Yogyakarta dalam mimbar bebas demokrasi, sebagai bentuk keprihatinan terhadap matinya …

The Indonesian Islamic University (UII) Yogyakarta demands that all state administrators uphold national ethics, respect the rights and freedoms of citizens, and restore the principle of judicial independence. This was conveyed by the UII Yogyakarta extended family on the free …

The Constitutional Court (MK) stated that the parliamentary threshold (PT) of 4 percent was unconstitutional and inconsistent with the principles of popular sovereignty and electoral fairness. Even though the changes to the parliamentary threshold will only take effect in the …

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen inkonstitusional serta tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Meski perubahan ambang batas parlemen baru berlaku pada Pemilu 2029, namun mulai banyak penolakan dari partai …