Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen inkonstitusional serta tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Meski perubahan ambang batas parlemen baru berlaku pada Pemilu 2029, namun mulai banyak penolakan dari partai …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Parliamentary Thresholds: Between Democratic Principles and Government Stability
The Constitutional Court (MK) stated that the parliamentary threshold (PT) of 4 percent was unconstitutional and inconsistent with the principles of popular sovereignty and electoral fairness. Even though the changes to the parliamentary threshold will only take effect in the …
Read More »Bawaslu Ingatkan KPU Tepati Waktu Rekapitulasi Hasil Pemilu
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 dapat berjalan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 …
Read More »Bawaslu Reminds KPU to Adhere to Time for Recapitulation of Election Results
The Election Supervisory Agency (Bawaslu) has warned the General Election Commission (KPU) to complete the recapitulation of the results of the vote tally at the national level for the 2024 election on time. Based on KPU Regulation (PKPU) Number 3 …
Read More »ICW Condemns Closing of KPU Sirekap Graphic
The removal of vote acquisition data graphs in the Recapitulation Information System (Sirekap) by the General Election Commission (KPU) is considered to be contrary to the principle of transparency in elections. Indonesia Corruption Watch (ICW) considers that the reason for …
Read More »ICW Kecam Penutupan Grafik Sirekap KPU
Penghilangan grafik data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alasan penutupan Sirekap karena banyaknya kekeliruan pembacaan Sirekap hingga menimbulkan prasangka dari public …
Read More »Catatan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan PSU Kuala Lumpur
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, berdasarkan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kuala Lumpur melalui metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), PSU dibuka tidak tepat waktu yang seharusnya dibuka pukul 08.00 namun dibuka pada pukul 08.45 waktu setempat. Hal itu …
Read More »PSU Kuala Lumpur Minim Informasi pada Pemilih
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Malaysia (9/3) secara umum berjalan lancar, namun Bawaslu memiliki catatan dalam pelaksanaan PSU tersebut. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, banyak pemilih yang hadir hanya karena mengetahui informasi adanya PSU, namun …
Read More »Democracy After Elections and the Challenges of Institutional Reform
It is considered that the results of the 2024 election do not guarantee that democracy in Indonesia will run well and produce an effectively connected national, regional, and local government. This is because the democratic transition in Indonesia was not …
Read More »Demokrasi Setelah Pemilu dan Tantangan Reformasi Institusional
Hasil Pemilu 2024 dianggap belum menjamin demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan nasional, regional, dan lokal terhubung dengan efektif. Hal itu karena transisi demokrasi di Indonesia tidak pula dibarengi pelembagaan demokrasi yang terkonsolidasi. Menurut Peneliti Senior …
Read More »