The duration of 14 days when handling disputes over the results of the general election for president and vice president (pilpres) at the Constitutional Court (MK) is considered not ideal for uncovering problems with the presidential election. This was conveyed …

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa hakim tidak boleh ikut campur dalam proses pembuktian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Ia menjelaskan seluruh pembuktian akan dibebankan pada …

Chief Justice of the Constitutional Court (MK) Suhartoyo emphasized that judges must not interfere in the process of proving disputes over General Election Results Disputes (PHPU), both presidential and vice presidential election disputes (pilpres), and legislative elections (pileg). He explained …

Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran dinilai perlu pertimbangan yang matang dalam penerapannya. Meski demikian, pekan lalu simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian …

The free lunch and free milk programs promoted by presidential and vice presidential candidates Prabowo-Gibran are considered to require careful consideration in their implementation. However, last week a free lunch program simulation was held at SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, …

The information that emerges after the general election (election) is very unlimited and has the potential to give rise to polarization and the spread of disinformation, which can reduce the legitimacy of elections and trust in democracy. There are various …

Informasi yang muncul pasca pemilihan umum (pemilu) sangat tidak terbatas dan berpotensi memunculkan polarisasi dan penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan terhadap demokrasi. Berbagai isu seperti aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang belum difungsikan dengan baik serta …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum. MK menyarankan aturan tersebut diubah sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Hal itu …

The Constitutional Court (MK) assessed that the parliamentary threshold of 4 percent of valid national votes as regulated in the Election Law is contrary to the principles of electoral fairness and violates legal certainty. The MK recommends that these regulations …

The General Election Commission (KPU) stated that as many as 1,113 polling stations (TPS) will carry out voting after February 14, 2024. This number includes repeat voting (PSU) at 738 TPS, further voting (PSL) at 117 TPS, and 258 TPS …