Saat ini publik dianggap masih rentan terkena gangguan informasi rangkaian Pemilu 2024. Gangguan tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi penyelenggara pemilu, serta penyelenggaraan pemilu. Pada 2023 lalu, sebelum pemungutan suara berlangsung Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat kenaikan sekitar …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
ICW Desak KPU Buka Seluruh Informasi Pemilu
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka seluruh informasi pemilu sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pemilu. Sebelumnya ICW meminta sejumlah informasi antara lain, laporan dana kampanye periode 2014-2023 untuk pileg dan pilpres, serta daftar riwayat …
Read More »Kominfo Himbau Masyarakat Terima Hasil Resmi Pemilu
Jelang penguman resmi pemenang Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang, Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) himbau masyarakat terima hasil pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 823.220 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) …
Read More »UII Serukan Oposisi Permanen untuk Jaga Demokrasi
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menuntut seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika berbangsa, menghormati hak dan kebebasan warga negara serta mengembalikan prinsip independensi peradilan. Hal itu disampaikan keluarga besar UII Yogyakarta dalam mimbar bebas demokrasi, sebagai bentuk keprihatinan terhadap matinya …
Read More »UII Calls for Permanent opposition to Maintain Democracy
The Indonesian Islamic University (UII) Yogyakarta demands that all state administrators uphold national ethics, respect the rights and freedoms of citizens, and restore the principle of judicial independence. This was conveyed by the UII Yogyakarta extended family on the free …
Read More »Parliamentary Thresholds: Between Democratic Principles and Government Stability
The Constitutional Court (MK) stated that the parliamentary threshold (PT) of 4 percent was unconstitutional and inconsistent with the principles of popular sovereignty and electoral fairness. Even though the changes to the parliamentary threshold will only take effect in the …
Read More »Ambang Batas Parlemen: Antara Prinsip Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen inkonstitusional serta tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Meski perubahan ambang batas parlemen baru berlaku pada Pemilu 2029, namun mulai banyak penolakan dari partai …
Read More »Bawaslu Reminds KPU to Adhere to Time for Recapitulation of Election Results
The Election Supervisory Agency (Bawaslu) has warned the General Election Commission (KPU) to complete the recapitulation of the results of the vote tally at the national level for the 2024 election on time. Based on KPU Regulation (PKPU) Number 3 …
Read More »Bawaslu Ingatkan KPU Tepati Waktu Rekapitulasi Hasil Pemilu
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 dapat berjalan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 …
Read More »ICW Kecam Penutupan Grafik Sirekap KPU
Penghilangan grafik data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dalam pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang alasan penutupan Sirekap karena banyaknya kekeliruan pembacaan Sirekap hingga menimbulkan prasangka dari public …
Read More »