Sistem politik Indonesia hanya menempatkan demokrasi sebagai alat untuk meraih kekuasaan, sehingga demokrasi berjalan sebatas prosedural saja. Padahal inti demokrasi adalah masyarakat yang berdaya, karena tanpa hal itu negara tidak akan bisa eksis dan demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. …

The political system in Indonesia merely views democracy as a tool to attain power, limiting democracy to procedural aspects only. However, the essence of democracy lies in an empowered society, as without it, the state cannot thrive, and democracy cannot …

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyak logistik rusak di sejumlah daerah pada pendistribusian tahap I dan tahap II. Berdasarkan pengawasan distribusi logistik tahap I (13 September- 11 November 2023) terdapat kerusakan kotak suara, bilik suara, tinta, dan kabel ties …

The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilu or Bawaslu) has discovered a significant amount of damaged logistics in several regions during the first and second distribution phases. Based on the supervision of the first distribution phase logistics (September 13 – …

Koalisi masyarakat sipil meluncurkan platfrom kecuranganpemilu.com untuk memantau dan mengawasi kecurangan Pemilu 2024. Melalui kanal tersebut masyarakat dapat membuat laporan dugaan terjadinya kecurangan pemilu dan mengawal pemilu berjalan dengan demokratis. “Jika ada yang melaporkan nanti akan ada keterangan pelanggaran administrasi, …

Sistem hukum dan lembaga berwenang menangani Pemilu sebenarnya sudah cukup baik di Indonesia. Melalui kewenangan masing-masing lembaga itu harusnya kecurangan dan kekerasan yang merusak prinsip Pemilu demokratis dapat ditanggulangi. “Jika pelanggaran administrasi Pemilu ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), kode …

Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Pasalnya tidak ada lagi komisi independen yang mengawasi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu). …

The abolition of the Civil Service Commission [Komisi Aparatur Sipil Negara or KASN] through the revision of Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servants (ASN) has the potential to increase violations of the neutrality of civil servants in the …

The 2024 election has the potential to cause a legitimacy crisis in the election process and results. This was due to ethical violations by each election organizer and state administrator. In fact, both of them really determine the quality of …

Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam proses dan hasil Pemilu. Hal itu akibat terjadinya pelanggaran etik pada masing-masing penyelenggara Pemilu dan penyelenggara negara. Padahal keduanya sangat menentukan kualitas Pemilu yang demokratis. “Ini mungkin pertama kali Pemilu belum dimulai, baik …