Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara jelas masuk dalam pelanggaran pemilu. Menurut Perludem hal itu berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara …

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai aktivitas bisnis tambang dibalik pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beserta partai politik menjadi penyebab utama eksploitasi sumber daya alam dan energi di Indonesia tak terkendali. JATAM menyebut relasi bisnis tambang dalam …

The Mining Advocacy Network (JATAM) assesses that mining business activities linked to presidential and vice-presidential candidates along with political parties are the main cause of uncontrolled exploitation of natural resources and energy in Indonesia. JATAM states that the relationship between …

The Indonesian Association for Sovereign Migrant Workers (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat or Migrant Care) assesses that the implementation of the 2024 Elections overseas is prone to fraud. Based on monitoring in four countries, namely Malaysia, Singapore, Hong Kong, …

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) menilai pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri rawan terjadi kecurangan. Berdasarkan pemantauan di empat negara, yakni Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, Migrant Care menemukan sejumlah permasalahan di antaranya, daerah pemilihan (dapil) …

The initial campaign fund report submission (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) of political parties is considered non-transparent and unaccountable. This is based on the fact that many political parties have not completed all the forms and supporting data required …

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Padahal LADK harus memotret dengan jelas seluruh penerimaan dana kampanye, …

Koalisi Jaga Suara 2024 [the Jaga Suara 2024 Coalition] launched an election monitoring movement through the JagaSuara2024 application. This effort aims to safeguard the votes of the voters in the 2024 elections to prevent easy manipulation. The emergence of this …

Koalisi Jaga Suara 2024 meluncurkan gerakan pemantauan pemilu melalui aplikasi JagaSuara2024. Upaya tersebut untuk mengawal suara pemilih pada Pemilu 2024 agar tidak mudah dicurangi. Kemunculan gerakan ini diharapkan bisa mengawasi hasil perhitungan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat …

The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilihan Umum or Bawaslu) is unable to fully supervise the submission of Campaign Fund Special Accounts (Rekening Khusus Dana Kampanye or RKDK) and Initial Campaign Fund Reports (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) from …