The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) has released the Initial Campaign Fund Report (Laporan Awal Dana Kampanye – LADK) for the presidential and vice-presidential candidate pairs through the Campaign and Campaign Fund Information System (Sistem Informasi Kampanye …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
Mengurai Ketidakjelasan Laporan Awal Dana Kampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Melalui laporan tersebut, besaran dana awal masing-masing pasangan capres-cawapres dapat diketahui. Bentuk …
Read More »KPU Tidak Jelaskan Dana Kampanye Secara Rinci
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius soal transparansi dana kampanye. Dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU tidak menjelaskan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing pasangan …
Read More »KPU Does Not Explain Campaign Funds in Detail
The Association for Elections and Democracy (Perludem) and Indonesia Corruption Watch (ICW) said that the General Election Commission (KPU) was not serious about campaign finance transparency. In the Campaign and Campaign Fund Information System (Sikadeka), the KPU does not explain …
Read More »Transparansi Partai Politik Tentukan Pemilu Berintegritas
Pertengahan tahun 2023 lalu, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga publik, hasilnya partai politik (Parpol) menjadi lembaga paling tidak dipercayai publik. Padahal menurut konstitusi partai politik adalah instrumen demokrasi paling mendasar. Valina Singka Subekti, …
Read More »Political Party Transparency Determines Elections with Integrity
In mid-2023, Indikator Politik Indonesia released the results of a survey regarding the level of public trust in public institutions. The findings revealed that political parties were the least trusted public institution, despite being considered the most fundamental instrument of …
Read More »Bawaslu: Prioritize Prevention in Election Supervision
The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) said that it had handled 70 alleged violations, 126 alleged violations of internet content, and carried out 90,716 preventions related to the 2024 election. Efforts to prioritize prevention will continue to be carried out …
Read More »Bawaslu: Kedepankan Pencegahan dalam Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut telah menangani 70 dugaan pelanggaran, 126 dugaan pelanggaran konten internet dan telah melakukan 90.716 pencegahan terkait Pemilu 2024. Upaya dengan mengedepankan pencegahan akan terus dilakukan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. “Sejak Januari hingga Desember 2023, …
Read More »Transparansi Partai Politik Tentukan Pemilu Berintegritas
Pertengahan tahun 2023 lalu, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga publik, hasilnya partai politik (Parpol) menjadi lembaga paling tidak dipercayai publik. Padahal menurut konstitusi partai politik adalah instrumen demokrasi paling mendasar. Valina Singka Subekti, …
Read More »Election Budget and the Realization of Democracy
Election budget transparency is a crucial key to ensuring an election with integrity. This is significant because the budget for organizing the 2024 Elections amounts to IDR 70.5 trillion, and the substantial funds should ideally be more transparent and accountable …
Read More »