Komisi Pemilihan Umum (KPU) format debat calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2024. Sesuai Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, KPU akan memfasilitasi debat Capres-Cawapres sebagai salah satu metode kampanye yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
2024 Presidential Election Debates Format
The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) determined the debate format for presidential and vice-presidential candidates for the 2024 Presidential Election. In accordance with Article 275, paragraph (1) of Law 7/2017 concerning General Elections, the KPU will facilitate …
Read More »Challenges of Political Agenda Claims in the Fluidity of Social Media
There is a shift in political communication on social media. Candidates tend to highlight everyday politics rather than celebrity politics. The language used is lighter, more inclusive, and focuses on the daily activities of the candidates. In the pattern of …
Read More »Tantangan Tagihan Agenda Politik dalam Kecairan Media Sosial
Terdapat pergeseran komunikasi politik dalam sosial media. Calon cenderung lebih menonjolkan politik keseharian dibanding politik selebritas. Bahasa yang disampaikan lebih ringan, lebih merangkul, dan aktivitas keseharian calon. Dalam pola komunikasi politik keseharian tidak ada unsur sangat politis yang hendak ditonjolkan. …
Read More »Kecurangan Pemilu Bisa Menjadi Bom Waktu
Kecurangan dalam pemilu bisa menjadi bom waktu saat terjadi perselisihan hasil pemilu. Kecurangan yang diduga banyak terjadi di antaranya adalah politik uang dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan pemilu akan berdampak pada proses dan hasil …
Read More »Election Fraud Can Be a Time Bomb
Election fraud can be a time bomb when there is a dispute over election results. Suspected instances of fraud include money politics and the mobilization of Civil Servants (ASN). Tolerating any form of election fraud will impact the election process …
Read More »Pentingnya Netralitas Pj Kepala Daerah
Tingkat kecurangan pemilu dipandang akan meningkat seiring dengan pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah tanpa proses Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak Mei 2022- November 2023 setidaknya terdapat 198 Pj Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dipilih Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setidaknya …
Read More »Tantangan Transparansi Dana Kampanye Medsos
Regulasi penyelenggaraan pemilu soal kampanye dinilai belum adaptif dengan perkembangan teknologi. Padahal, peserta pemilu juga massif menggunakan ruang-ruang digital untuk melakukan kampanye. Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah mengurangi fase pelaporan dana kampanye dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) …
Read More »Threats of Democracy Erosion in 2024 Elections
The Varieties of Democracy (V-Dem) in its “Democracy Report 2023” has reported that 43% of the world’s current population is living in countries experiencing a decline in democracy, including Indonesia. The basis for this decline includes a decrease in freedom …
Read More »Ancaman Erosi Demokrasi Pemilu 2024
Varieties of Democracy (V-Dem) melalui “Democracy Report 2023” melaporkan, sebanyak 43% dari jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, di antaranya Indonesia. Dasar kemunduran tersebut adalah menurunnya kebebasan berekspresi, meningkatnya sensor pemerintah terhadap media, represifitas …
Read More »