Sistem hukum dan lembaga berwenang menangani Pemilu sebenarnya sudah cukup baik di Indonesia. Melalui kewenangan masing-masing lembaga itu harusnya kecurangan dan kekerasan yang merusak prinsip Pemilu demokratis dapat ditanggulangi. “Jika pelanggaran administrasi Pemilu ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), kode …

The abolition of the Civil Service Commission [Komisi Aparatur Sipil Negara or KASN] through the revision of Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servants (ASN) has the potential to increase violations of the neutrality of civil servants in the …

Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Pasalnya tidak ada lagi komisi independen yang mengawasi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu). …

Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam proses dan hasil Pemilu. Hal itu akibat terjadinya pelanggaran etik pada masing-masing penyelenggara Pemilu dan penyelenggara negara. Padahal keduanya sangat menentukan kualitas Pemilu yang demokratis. “Ini mungkin pertama kali Pemilu belum dimulai, baik …

The 2024 election has the potential to cause a legitimacy crisis in the election process and results. This was due to ethical violations by each election organizer and state administrator. In fact, both of them really determine the quality of …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Melalui laporan tersebut, besaran dana awal masing-masing pasangan capres-cawapres dapat diketahui. Bentuk …

The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU) has released the Initial Campaign Fund Report (Laporan Awal Dana Kampanye – LADK) for the presidential and vice-presidential candidate pairs through the Campaign and Campaign Fund Information System (Sistem Informasi Kampanye …

The Association for Elections and Democracy (Perludem) and Indonesia Corruption Watch (ICW) said that the General Election Commission (KPU) was not serious about campaign finance transparency. In the Campaign and Campaign Fund Information System (Sikadeka), the KPU does not explain …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius soal transparansi dana kampanye. Dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU tidak menjelaskan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing pasangan …

In mid-2023, Indikator Politik Indonesia released the results of a survey regarding the level of public trust in public institutions. The findings revealed that political parties were the least trusted public institution, despite being considered the most fundamental instrument of …