Menanggapi penggunaan UU ITE di Pemilu 2024 yang berdampak pada kriminalisasi terhadap lawan politik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya oposisi yang kuat. Gabungan koalisi pendukung pemerintahan Presiden …

Hasil riset Safenet menunjukkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan di Pemilu 2024 untuk mengkriminalisasi dan mendelegitimasi lawan politik. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, terjadi 12 kasus kriminalisasi terkait pemilu. 2 kasus dilaporkan atas dugaan pencemaran …

Undang-Undang (UU) No.1/2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai masih mengandung enam pasal bermasalah. Enam pasal tersebut dipandang dapat mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Padahal, merujuk indeks Freedom in …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka akses Sistem Informasi Logistik (Silog) di Pilkada Serentak 2024. Keterbukaan akses data Silog kepada Bawaslu akan membantu Bawaslu menyusun strategi pengawasan pengadaan dan …

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota memberikan sejumlah tantangan logistik. Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, atau saat musim hujan. Jumlah pemilih potensial Pilkada pun mencapai 207,11 juta jiwa, meningkat sebanyak 3 juta jiwa dari …

Pilkada pasangan calon (paslon) tunggal diprediksi akan banyak terjadi di Pilkada Serentak 2024. Kelelahan partai sebagai residu Pemilu Serentak di satu tahun yang sama, serta pragmatisme politik, menjadi sebab munculnya paslon tunggal. Sejumlah terobosan didorong untuk dilakukan oleh para pemangku …

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memprediksi tiga provinsi dan enam kabupaten/kota akan hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024. Tiga provinsi tersebut yakni, Banten, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sementara enam kabupaten/kota yaitu Labuhan Batu Utara, Lingga, …

Pengajar Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan sepuluh faktor penyebab semakin banyaknya daerah yang memunculkan pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada. Faktor pertama yakni, keinginan untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Pertarungan mendapatkan tiket pencalonan dinilai lebih mudah dibandingkan memperebutkan suara …

Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal dimungkinkan pada 2015, telah ada 53 kasus pilkada paslon tunggal. Pilkada 2015, 3 daerah berpaslon tunggal. Pilkada 2017, 9 daerah. Pilkada 2018, 16 daerah. Pilkada 2020, 25 …

Isu Pilkada dengan hanya satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal kembali mengemuka. Pasalnya, jumlah daerah dengan paslon tunggal di Pilkada terus meningkat. Pilkada 2024 pun dilangsungkan di satu tahun yang sama dengan Pemilu Serentak, dengan berbagai ekses politiknya. Pengajar …