Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, atau sebesar 40 persen. Hal tersebut dinilai terjadi lantaran kurangnya sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, bahwa …
Read More »
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa sekretaris daerah (sekda) dilaporkan secara aktif mendaftarkan diri kepada partai politik, guna memperoleh surat rekomendasi untuk mendaftarkan diri …
Read More »
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Pemilu 2024 belum menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara jujur. Tidak semua paslon melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk menggelar kampanye rapat umum, pertemuan tatap muka, …
Read More »
Hasil audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan adanya empat partai politik peserta Pemilu 2024 yang tak mematuhi aspek material pelaporan. Empat partai tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai Garda …
Read More »
12 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tak melaporkan biaya kampanye yang dikeluarkan untuk kampanye rapat umum. 12 partai tersebut yaitu, PKB, PDIP, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Garuda, PAN, PBB, Perindo, dan Partai Ummat. …
Read More »
Berdasarkan pencermatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak ada satu pun partai politik peserta Pemilu 2024 yang melaporkan pengeluaran dana untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK). …
Read More »
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menjelaskan evaluasi Sirekap di Pemilu 2024 dan rencana penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Penjelasan dari KPU …
Read More »
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyayangkan performa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024 yang kurang baik. Sejumlah catatan mengemuka, seperti jumlah perolehan suara yang melebihi jumlah pemilih per TPS, sistem yang berhenti menampilkan data TPS pada 5 …
Read More »
Ahli teknologi dan inisiator JagaSuara2024, Reza Lesmana, mengemukakan tiga masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. Masalah pertama yakni performa Sirekap yang menurun sejak hari kedua setelah hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, data masuk ke Sirekap lebih …
Read More »
Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak 2017. Selama lima tahun, yakni 2017-2022, terdapat 25 kasus kekerasan seksual. 21 kasus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sementara 4 …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
