February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Netgrit Rekomendasikan 5 Hal untuk Sirekap Pilkada 2024

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyayangkan performa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024 yang kurang baik. Sejumlah catatan mengemuka, seperti jumlah perolehan suara yang melebihi jumlah pemilih per TPS, sistem yang berhenti menampilkan data TPS pada 5 …

Read More »

Tiga Masalah Sirekap di Pemilu 2024

Ahli teknologi dan inisiator JagaSuara2024, Reza Lesmana, mengemukakan tiga masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. Masalah pertama yakni performa Sirekap yang menurun sejak hari kedua setelah hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, data masuk ke Sirekap lebih …

Read More »

Kekerasan Seksual oleh Penyelenggara Pemilu Meningkat

Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak 2017. Selama lima tahun, yakni 2017-2022, terdapat 25 kasus kekerasan seksual. 21 kasus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sementara 4 …

Read More »

Bawaslu: Pemilu 2024, Pertama Kali PSU di Satu Provinsi

Norma keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) yang diatur berbeda dari Pasal 8 Undang-Undang No.7 tentang Pemilu berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil 6 Gorontalo. PSU diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 …

Read More »

Banyak Laporan Masyarakat Tak Bisa Ditindaklanjut Bawaslu

Evaluasi The Indonesia Institute (TII) terhadap kampanye Pemilu 2024 menemukan fenomena banyaknya pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat umum yang tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini dikarenakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat pelaporan …

Read More »

TII Dorong KPU Revisi Aturan Kampanye untuk Pilkada 2024

The Indonesia Institute (TII) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk merevisi aturan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Evaluasi TII terhadap Peraturan KPU (PKPU) No.11/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menunjukkan bahwa aturan tersebut membutuhkan sejumlah perbaikan, di antaranya, …

Read More »

Komnas Perempuan Dorong Mekanisme Respon Cepat KBG di Pemilu

RIset Kalyanamitra mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) di Pemilu 2024 menemukan beberapa faktor terjadinya KBG dalam pemilu. Di antaranya yakni, budaya patriarki yang masih langgeng di masyarakat, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan banyak perempuan kesulitan mengakses …

Read More »

Pemilu 2024, Penyelenggara Pemilu Turut Menjadi Pelaku KBG

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah mengatakan ada tiga kategori pelaku kekerasan berbasis gender (KBG). Kategori pertama yakni politik, sosial, dan negara. Pelaku dalam kategori ini termasuk pimpinan dan anggota partai politik, kandidat, dan simpatisan partai atau calon, yang melakukan …

Read More »

Kalyanamitra: Ada 6 Bentuk KBG di Pemilu 2024

Hasil studi Kalyanamitra menunjukkan ada enam bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang terjadi selama Pemilu 2024. Bentuk KBG yang pertama yakni, intimidasi. Intimidasi dilakukan oleh tim sukses calon kepada pemilih perempuan, berikut dengan ancaman akan mencabut bantuan sosial apabila pemilih …

Read More »

Komnas HAM: Pemilu 2024 Tidak Ramah Perempuan

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pramono Ubaid Tanthowi menilai Pemilu 2024 tidak ramah perempuan. Regulasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merugikan hak perempuan untuk dicalonkan di pemilu. Aturan di dalam Peraturan KPU (PKPU) …

Read More »