August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

KBGO di Pemilu 2024 Rugikan Partisipasi Perempuan

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang terjadi di Pemilu 2024 dinilai telah merugikan partisipasi perempuan dalam politik. Kekerasan dalam bentuk ancaman, penyebaran video pribadi tanpa konsen, fitnah, ujaran kebencian bernada misoginis, dan komentar seksis menyebabkan ruang digital menjadi tak aman …

Read More »

22 Persen Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Bukan Prestasi

Data prediksi yang dirilis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait keterpilihan perempuan dari hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 22,06 persen atau 128 perempuan akan duduk di parlemen nasional. Angka ini bertambah dari hasil Pemilu 2019 dengan keterwakilan perempuan …

Read More »

64 Persen Caleg Nomor urut 1 Terpilih di Pemilu 2024

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama mengatakan bahwa 64 persen calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2024 merupakan caleg bernomor urut 1. Sementara itu, 19,31 persen caleg terpilih bernomor urut 2, 5,52 persen bernomor urut 3, …

Read More »

Ketua KPU RI Telah Dapat 2 Peringatan Keras Terakhir dari DKPP

Rumahpemilu.org melakukan penelusuran terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027. Dari penelusuran tersebut, diketahui bahwa Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari telah mendapatkan dua peringatan keras terakhir, dua peringatan keras, …

Read More »

DKPP Beri Sanksi Peringatan untuk Kasus Kebocoran Data Sidalih

Selasa (14/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan No.4-PKE-DKPP/I/2024 yang diajukan oleh seorang wiraswasta atas nama Rico Nurfiansyah Ali. Dalam putusannya, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 7 anggota KPU RI tersebut dinilai …

Read More »

Prebunking Dinilai Penting Cegah Dampak Disinformasi di Pilkada

Pencegahan disinformasi melalui prebunking atau vaksinasi disinformasi kepada masyarakat dinilai Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai langkah krusial yang perlu dilakukan sejak dini. Sebagaimana halnya cara kerja vaksin dalam dunia medis, prebunking diyakini mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi politik. …

Read More »

Para Pihak Telah Siapkan Sejumlah Langkah Penanganan Hoaks

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh daerah pada September 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah menyiapkan indeks kerawanan Pilkada, sebagai upaya antisipasi konflik di masyarakat. Salah satu isu yang diidentifikasi kerawanannya yakni, disinformasi atau hoaks. Bawaslu juga …

Read More »

Potensi Hoaks di Pilkada 2024 Diprediksi Tinggi

Pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, memprediksi hoaks di Pilkada Serentak 2024 akan banyak beredar. Pilkada Serentak dilakukan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, atau sebanyak 508 daerah untuk memilih bupati/wali kota dan 37 provinsi untuk gubernur …

Read More »

4 Isu Krusial Persiapan Pilkada Serentak 2024

Menurut Pengajar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini, ada empat isu paling krusial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Isu pertama ialah ketersediaan anggaran. Meskipun semua daerah telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, namun dana Pilkada …

Read More »

KPU Akan Tindaklanjuti Putusan MA Terkait Minimal Usia Saat Pelantikan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyatakan bahwa KPU akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024, dengan mengubah Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU RI akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam …

Read More »