Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Chrisfajar Sosiawan membacakan putusan atas kasus pelanggaran kampanye di tempat ibadah oleh calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nurhasanudin, dan pelaksana kampanye, …

Dalam rangka gerakan Ayo Pilih yang Jujur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi nama-nama anggota legislatif (aleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyerahkan Laporan …

Jumat (5/4), Setara Institute mengadakan diskusi bertajuk “Mengawal Integritas Pemilu: Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik, dan Penegakan Hukum” di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat. Akuntabilitas dana politik, khususnya dana kampanye, menjadi salah satu sorotan pembahasan, sebab tak banyak perhatian pada …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengeluarkan surat edaran baru sebagai pengganti surat edaran yang telah dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Surat edaran lama dinilai terkesan membatasi jenis pemilih yang dapat mengurus surat pindah memilih hingga H-7 …

Misinformasi terjadi diantara publik awam dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Banyaknya kasus-kasus penanganan pelanggaran yang tak membuahkan hasil putusan pengadilan dimaknai sebagai keberpihakan oleh publik. Resah akan hal tersebut, anggota-anggota Bawaslu mulai sering berbicara tentang kemandulan Sentra Penegakan Hukum …

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Bawaslu telah melantik pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Namun, dari jumlah keseluruhan pengawas yang dilantik, masih kurang 7 persen. “Kami sudah melantik pengawas TPS. 93 …

Dalam rangka Election Visit Program (EVP) Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang 31 lembaga/kementerian pemerintah Indonesia, 18 universitas, 18 lembaga masyarakat sipil dalam negeri, 33 KPU negara asing, 11 lembaga asing non pemerintah, dan 38 kedutaan besar negara …

Dari pemantauan yang dilakukan selama masa kampanye, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menemukan beberapa temuan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri). Salah satu kasus yang disinggung KIPP yakni dugaan ketidaknetralan oknum aparatur …

Tiga mantan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dua mantan pengawas tingkat kabupaten mengajukan uji materi atas Pasal 92 huruf c Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, berikut penjelasan Pasal dan lampirannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut …

Pasal 383 ayat (2) yang berisi norma bahwa ketentuan penghitungan surat suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai dapat membuat hasil pemilu rentan dipersoalkan, karena penghitungan lima jenis …