Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara hukum sehingga harus menjadi tahanan, dan harus menjalankan tugas pada hari pemungutan suara, dapat mengurus surat pindah memilih hingga paling …

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu digugat oleh dua orang mahasiswa rantau, yakni Joni Iskandar dan Roni Alfian Saritonga sebagai pemohon perkara No.19, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan empat pemohon lain dari perkara No.20. Pasal ini …

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan …

Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan …

Google adalah salah satu perusahaan teknologi yang memiliki misi untuk mengelola informasi dan membuatnya berguna dan dapat diakses oleh semua orang. Pada momen Pemilu 2019, Google turut berpartisipasi untuk tiga tujuan, yakni membantu pemilih mendapatkan informasi yang kredibel dan terpercaya, …

Selasa (26/3), pemohon perkara uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni Perkara No.20/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pleno yang digelar pada Senin (25/3) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat. Berkas dokumen kesimpulan pemohon, yang tiga di antaranya adalah Perkumpulan untuk …

Pasal 383 ayat (2) yang memuat norma penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara merupakan salah satu pasal yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, dan empat pemohon …

Tagar #INAelectionobserverSOS menjadi trending dunia pada Rabu (20/3). Bahkan tak hanya di Twitter, tagar ini juga berseliweran di media sosial Facebook. Tagar #INAelectionobserverSOS disertai dengan pernyataan yang menyiratkan bahwa Pemilu Indonesia 2019 tak berjalan adil dan demokratis sehingga dibutuhkan pemantau …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua yang mendapatkan status terakreditasi sebagai pemantau Pemilu 2019, setelah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Bersama 48 lembaga lainnya, Perludem berkomitmen untuk mengawal tahapan-tahapan Pemilu 2019, agar proses penyelenggaraan …

Salah satu norma di Undang-Undang (UU) Pemilu yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, dan empat pihak lainnya adalah Pasal 348 ayat (4) tentang ketentuan penerimaan surat suara bagi pemilih pindahan lintas daerah …