August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

KPU Kaget MA Kabulkan Permohonan OSO

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019. Sebelumnya OSO dinyatakan tak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan agar …

Read More »

Beda Pengaturan APK di Pilkada dan Pemilu 2019

Pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan peserta pilkada untuk membuat dan memasang alat peraga kampanye (APK) dengan jumlah 15 persen dari jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU. Contoh, jika KPU memfasilitasi 10 APK, maka peserta …

Read More »

MK Tolak Empat Permohonan Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden

Kamis (25/10), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan empat perkara permohonan uji materi mengenai ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu. Dua perkara, yakni No.49/2018 dan No.54, seluruh argumentasinya dinyatakan tak beralasan menurut hukum. …

Read More »

Debat Pilpres di Kampus Bantu Civitas Akademika Temukan Kebenaran Ilmiah Visi-Misi Paslon

Koalisi Akademisi untuk Pemilu Partisipatif mendukung debat kampanye di kampus. Debat kampanye dinilai membawa manfaat bagi pendidikan demokrasi di kalangan akademis, sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang (UU) No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa salah satu prinsip perguruan tinggi adalah …

Read More »

Koalisi Akademisi: UU Pemilu Perbolehkan Kampus Jadi Tempat Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa kampanye di kampus adalah kegiatan terlarang. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Pemilu mengatur,  kampanye tidak boleh dilakukan di tempat pendidikan. “Salah satu metode kampanye adalah debat …

Read More »

Muhammad: Penyelenggara Pemilu Tak Perlu Takut pada DKPP

“Penyelenggara pemilu gak perlu takutlah sama DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau lihat jumlah yang diberikan sanksi dan yang direhabilitasi, jumlahnya jomplang lebih banyak yang direhabilitasi. Jadi, kami ada di garis depan sebetulnya dalam membela penyelenggara pemilu,” kata Anggota DKPP, …

Read More »

Mahasiswa? Yuk Ikut Lomba Esai Literasi Digital CfDS!

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lomba esai literasi digital dengan tema “2019 Pemilu Asik: Aktivisme Digital Sehat, Sambut Pemilu Bermartabat”. Lomba diperuntukkan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma atau sarjana dari perguruan tinggi di Indonesia, berkewarganegaraan …

Read More »

Polres Metro Jakut Tetapkan Caleg Perindo Tersangka Kasus Tindak Pidana Politik Uang

Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menetapkan calon aggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) atas nama David H. Rahardja sebagai tersangka dugaan tindak …

Read More »

Tidak Tindaklanjuti Laporan, Ketua Bawaslu Kota Tual Diberhentikan Tetap DKPP

26 September 2018, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan terhadap perkara No. 182/DKPP-PKEVII/2018 yang pada intinya menjatuhi sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian tetap kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tual, M. Taher Jamco. Taher dinyatakan terbukti tidak …

Read More »

Dana Saksi Partai, Bukti Ketidakpercayaan Partai terhadap Penyelenggara Pemilu

Dana saksi partai menjadi perbincangan di kalangan aktivis dan pegiat pemilu, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan kembali rencana pembiayaan saksi partai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Rencana ini sebelumnya pernah digulirkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu …

Read More »