Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso, menjelaskan beda kampanye negatif dengan kampanye hitam atau black campaign. Dalam hukum kepemiluan, kampanye negatif diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 280 …

Terdapat empat norma di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang memuat larangan politik uang. Satu, Pasal 523, berisi larangan politik uang pada saat kampanye. Dua, Pasal 523 ayat (2), larangan saat masa tenang. Tiga, Pasal 523 ayat (3) larangan pada hari …

Undang-Undang (UU) Pemilu menunjukkan celah dalam penegakan hukum terhadap kasus mahar politik. Jika UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberikan sanksi pidana, tidak halnya dengan UU Pemilu. Dengan kata lain, meskipun Pasal 228 UU Pemilu menyatakan larangan mahar politik, …

Berbeda dari Undang-Undang (UU) Pilkada No.10/2016 yang menyatakan bahwa subjek atau pelaku tindak pidana politik uang adalah setiap orang, subjek di dalam UU Pemilu No.7/2017 tentang penindakan politik uang pada masa kampanye dan masa tenang hanya tim kampanye atau pelaksana …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan hasil sidang perkara dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang  (OSO). Dalam amar putusannya, Bawaslu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak terbukti …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, menjamin hak pilih pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun pada 17 April 2019. KPU telah mendata pemilih pemula dan akan memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dari catatan KPU, ada 1,2 …

Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, mengatakan bahwa ada 249.185 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. Per 5 oktober 2018, dari jumlah tersebut, hanya 51.050 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk …

Menentukan angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 bukan hal mudah. Dalam rentang satu bulan, data DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU) berubah sebanyak satu kali dan hasil perubahan belum dapat diterima oleh banyak pihak, termasuk Badan Pengawas …

Jumat (5/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meresmikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) .Gerakan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pemilih yang belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 karena belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, …

Sabtu (30/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memproses pengadaan kotak dan bilik suara yang akan dipergunakan pada perhelatan Pemilu Serentak 2019. Sebanyak 4.060.079 kotak suara dan 2.115.899 bilik suara akan diproduksi selama 64 hari sehingga proses dijadwalkan selesai pada …