Tenaga ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ronald Monoach mendorong Bawaslu di daerah untuk membentuk kolaborasi multipihak bersama organisasi masyarakat sipil dan platform digital untuk mencegah dan menangani disinformasi di Pemilihan Kepala …
Read More »AMALIA SALABI
KPU Akan Lakukan Perbaikan Sirekap Pilkada 2024
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan data hasil pemilu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sejumlah perbaikan akan dilakukan, guna menutup kelemahan Sirekap di Pemilu 2024. “Akan ada banyak …
Read More »Periksa Status Hak Pilih di Pilkada 2024 Lewat cekdptonline.kpu.go.id
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pemilih dapat mengecek status terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Apabila pemilih belum terdaftar, maka pemilih dapat melaporkan melalui laman tersebut. Pemilih akan diminta melampirkan foto …
Read More »Semua Negara di Asia Tenggara Menghadapi Disinformasi Politik (2)
Kasus Malaysia, disinformasi dipropaganda untuk mengeksploitasi persaingan politik dan meningkatkan ketegangan rasial, terutama antara komunitas Muslim Melayu yang merupakan mayoritas dengan kelompok-kelompok minoritas non-Melayu. Pasukan siber profesional juga teramati memainkan isu agama, sehingga berdampak pada disintegrasi sosial. Lebih dari itu, …
Read More »Ragam Langkah Pemerintah di Asia Tenggara Hadapi Disinformasi (2)
Sama seperti Indonesia, Malaysia juga mengimplementasikan program literasi digital di berbagai daerah. Pengawasan dan penghapusan konten berbahaya dilakukan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia. Inisiasi cek fakta pun turut dikembangkan. Di Filipina, beberapa langkah telah diambil oleh lembaga berwenang. Dalam pemilu …
Read More »Ragam Langkah Pemerintah di Asia Tenggara Hadapi Disinformasi (1)
Fenomena disinformasi ditemukan di seluruh negara di Asia Tenggara. Disinformasi menjadi masalah yang dikhawatirkan, sebab 68 persen masyarakat Asia Tenggara memiliki akun media sosial, dan internet telah menjadi sumber informasi alternatif yang dirujuk oleh masyarakat. Kekhawatiran yang muncul yakni, rendahnya …
Read More »Semua Negara di Asia Tenggara Menghadapi Disinformasi Politik (1)
Konsultan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fitriani, mengatakan bahwa semua negara di Asia Tenggara mengalami fenomena disinformasi dengan berbagai tingkatannya. Pada umumnya, disinformasi di kawasan ini digunakan untuk membentuk narasi politik, mempertajam polarisasi politik, memengaruhi proses pemilu, …
Read More »Inkumben Anggota DPR RI Terpilih Terus Meningkat Setiap Pemilu
Jumlah inkumben anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terpilih terus meningkat di setiap pemilu. Pada 2009, tingkat keterpilihan inkumben ialah 25,2 persen. 2014, angka bertambah menjadi 38,2 persen. Lalu naik kembali pada 2019 dengan 47 persen, dan di 2024, …
Read More »45,7 Persen Perempuan Anggota DPR RI Terpilih Terasosiasi Dinasti Politik
Keterpilihan politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024 meningkat dari Pemilu 2019. Sebelumnya di 2019, jumlah perempuan terpilih ialah 20,5 persen. Kini ada 21,9 persen atau 127 perempuan yang akan duduk di DPR RI, jika merujuk …
Read More »Koalisi Besar Memunculkan Demagogi Otoriter
Dalam buku “The Coalition Presidents Make” (2023), Marcus Mietzner, seorang Associate Professor pada Australian National University menyoroti koalisi pemerintahan yang dibentuk oleh presiden-presiden terpilih. Pada kasus Indonesia, partai politik dari presiden pemenang pemilu tak pernah memperoleh suara mayoritas. 2004, Partai …
Read More »