Perbedaan usia anak yang terdapat dalam Undang Undang (UU) 35 Tahun 2014 tentang Anak dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor  11 tentang Partai Politik sempat disoal Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Aturan yang …

Keterlibatan anak dalam ranah politik praktis jelas dilarang. Bahkan hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, baik yang bersifat vertikal ataupun lembaga horizontal. Beberapa regulasi tersebut antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang …

Kasus pelibatan anak dalam proses demokrasi di Indonesia belum bisa ditindaklanjuti penyelenggara kepemiluan karena alasan pendidikan politik yang belum diberikan secara menyeluruh. Untuk itu, hasil konvensi anak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 dianjurkan kembali digunakan dalam berbagai aspek. Banyaknya …

Pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia sebagai miniatur demokrasi dalam berbangsa dan bernegara dinilai belum ramah anak. Kondisi tersebut tercermin dari semrawutnya regulasi dan sistem kepemiluan yang ada. Cerminan masih belum beresnya regulasi kepemiluan dengan hak anak terlihat dari terjadinya gap …

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelibatan anak dalam ranah politik praktis sudah cukup jelas diatur di Pasal 15 yang berbunyi, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik praktis baik …

Penenliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyayangkan jika dalam Pemilu yang jadi pembahasan hanya persoalan ketentuan dalam penyalahgunaan kegiatan politik atau persoalan kampanye. Menurut Usep, masalah pelibatan anak dalam aktivitas politik juga perlu mendapat perhatian serius. …

Beberapa tahun belakangan, fenomena botoh atau praktik taruhan kerap menggoyang demokrasi saat pemilihan umum (Pemilu) berlangsung di Bumi Sukowati. Pergerakan botoh yang identik dengan aktivitas perjudian itu seolah mengiringi tiap momen pemilu, salah satunya Pilkades serentak atau Pilpres. Kesaksian salah …

Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk masa jabatan 2022-2027 telah menuntaskan tahap ketiga proses seleksi berupa wawancara dan tes kesehatan. Terdapat 28 bakal calon anggota KPU dan 20 bakal calon …

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh empat mantan penyelenggara pemilu ad hoc terkait desain pemilu serentak yang diatur di dalam Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) …

Pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi menerangkan aspek hukum administrasi dari penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024. Harsanto menjelaskan bahwa rekapitulasi suara yang dilakukan secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, etika kerja penyelenggara pemilu, maupun …