Konsep penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tak memberi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam konsep keadilan pemilihan, ruang itu hanya tersedia bagi peserta pemilihan. Jika peserta pemilihan tak puas oleh keputusan penyelenggara, dalam hal …

Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti. Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI meminta KPU mencabut surat tersebut. DPR RI menilai, SE No.302 telah menyebabkan sejumlah …

Awal April lalu, definisi KPU tentang petahana (incumbent) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dinilai telah melangkahi undang-undang. Hampir seluruh Anggota Panitia Kerja PKPU, yang di antaranya adalah Anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa KPU terlalu berlebihan dalam menafsirkan …

Sifat kemandirian Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam konstitusi diuji dengan dualisme partai di jelang pilkada. Keserentakan pilkada di 233 daerah menambah mendesaknya persiapan KPU. Tapi jumlah pilkada ini menjadikan kuasa kepemimpinan daerah ratusan kali lipat lebih penting bagi partai …

“Enggak semua yang ditulis di Twitter itu sama, kan, sama aslinya?” Nama Pengusaha Arif Cahyadi tak pernah dikenal oleh publik sampai kemudian sebuah akun media sosial memaparkan citra baik tentang dirinya. Pencitraan itu kemudian disusul dengan cuitan berantai dari akun-akun …