RUU Penyelenggaraan Pemilu Disetujui Menjadi Undang-Undang JAKARTA, KOMPAS — Melalui pemungutan suara, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, memutuskan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Namun, putusan itu diambil tanpa …

RUU Penyelenggaraan Pemilu Disetujui Menjadi Undang-Undang JAKARTA, KOMPAS — Melalui pemungutan suara, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, memutuskan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Namun, putusan itu diambil tanpa …

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir akan diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (20/7). Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, persaingan antara kubu fraksi partai pendukung pemerintah dan fraksi …

JAKARTA – Sebagian besar fraksi mengisyaratkan akan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui mekanisme suara terbanyak dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, besok. Fraksi-fraksi sudah memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk berada di Jakarta dan hadir dalam rapat tersebut. …

Sikap Partai Golkar Tetap Konsisten soal RUU Pemilu JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di DPR bersiap menyambut voting lima isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat paripurna, Kamis (20/7). Selisih suara antara anggota fraksi pendukung pemerintah dan fraksi nonpemerintah sangat tipis sehingga …

Ongkos politik begitu besar harus dikeluarkan calon anggota legislatif agar bisa terpilih pada Pemilu 2014. Biaya politik tinggi ini kerap menjerumuskan mereka pada korupsi saat sudah menjabat. Namun, seperti lupa pada realitas itu, perbaikan tak maksimal diupayakan saat pembahasan regulasi …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lengah menyempurnakan beberapa aturan yang dibutuhkan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. DPR dan pemerintah lebih banyak berkutat dengan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan eksistensi dan kepentingan jangka pendek masing-masing. Hasil pembahasan …

DPR-Pemerintah Gagal Belajar JAKARTA, KOMPAS — Gagal belajar dari pengalaman. Itulah gambaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut. Seperti yang pernah terjadi, pembuat undang-undang kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek mereka. Pembahasan RUU Penyelenggaraan …

Tiga jam berlalu, lobi antara fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah untuk membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (13/7) malam, akhirnya usai. Namun, lobi tertutup yang telah digelar untuk kesekian kalinya dalam satu bulan terakhir itu harus …

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu belum berakhir. Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah gagal mencapai titik temu dan menyerahkan keputusan terkait dengan lima isu strategis itu kepada rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan …