JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan macetnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Berarti kita tidak menjalankan sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan),” kata Kalla saat menjadi pembicara kunci …

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang belum juga tuntas hingga mendekati pertengahan Juli membuat penyelenggara pemilu khawatir persiapan anggaran dan peraturan teknis bisa terganggu. Penyelenggara pemilu berharap pemerintah dan DPR bisa duduk bersama, mendahulukan kepentingan bangsa dalam …

Pengambilan Keputusan Ditunda Lagi, Persiapan Pemilu 2019 Sangat Mepet JAKARTA, KOMPAS — Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang terus ditunda membuat waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum untuk menyiapkan Pemilu 2019 amat terbatas. Sebagai langkah antisipasi, saat ini KPU …

Hasil Lobi Tentukan Cara Pengambilan Keputusan JAKARTA, KOMPAS — Meski DPR dan pemerintah sepakat memakai musyawarah mufakat untuk menyelesaikan RUU Penyelenggaraan Pemilu, skenario voting di rapat paripurna tetap disiapkan. Pasalnya, beberapa partai yang bukan anggota koalisi pendukung pemerintah teguh pada …

NASIONAL SELASA, 06 JUNI 2017 JAKARTA – Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertambah. Dari semula masing-masing tujuh dan lima komisioner, akan menjadi sebelas dan sembilan orang. Penambahan ini akan disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan …

NASIONAL JUM AT, 09 JUNI 2017 JAKARTA – Panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan pemerintah sepakat memutuskan bahwa negara tidak akan membiayai saksi pemilu dari partai politik. Sebagai gantinya, negara akan membiayai pelatihan saksi, yang …

NASIONAL SELASA, 13 JUNI 2017 JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki tahap akhir. Lima isu krusial yang menjadi aturan inti pemilihan umum 2019 akan ditentukan dengan sistem paket. Lima isu tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas …

NASIONAL KAMIS, 15 JUNI 2017 JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah daerah di 171 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah 2018 segera menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hingga saat ini baru 17 daerah …

NASIONAL JUM AT, 16 JUNI 2017 JAKARTA – Sejumlah Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum menyepakati besaran anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 di 171 daerah. Bawaslu dan pemerintah daerah masih melakukan negosiasi untuk menyepakati …

NASIONAL SABTU, 17 JUNI 2017 JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) rentan digugat di Mahkamah Konstitusi jika jadi diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat …