JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulur waktu memberikan jawaban atas tujuh aduan partai politik perihal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol merupakan sistem yang diwajibkan KPU untuk diisi partai calon peserta Pemilu 2019. Ketua Bawaslu, Abhan, …

JAKARTA, KOMPAS — Adu argumentasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum kembali terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Jumat (3/11) siang. KPU menolak memberikan jawaban atas pokok permohonan pada hari itu karena mengaku belum mendapat undangan resmi yang …

Bawaslu Diminta Kesampingkan Sifat Wajib Sipol JAKARTA, KOMPAS — Proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 oleh Bawaslu dipertanyakan. Ini khususnya karena Bawaslu menerima permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di bawah kepengurusan Haris Sudarno. Padahal, …

JAKARTA – Pemerintah menilai ada peningkatan kerawanan kerusuhan menjelang pemilihan kepala daerah di Papua. Kemarin, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wirato mengadakan rapat khusus dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan langkah pencegahan konflik. Yang terlihat hadir dalam rapat …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu menggelar sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, Rabu (1/11). Sidang itu sempat diwarnai adu argumentasi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum karena KPU mengaku belum menerima surat …

Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol. Data partai di Sipol menjadi syarat mendaftar partai politik peserta pemilu (P4). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11/2017, jika parpol …

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mempercepat proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Dengan begitu, pembacaan putusan bisa dilakukan pada 14 November sebelum berakhirnya pemeriksaan administrasi terhadap partai yang diterima pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan …

Anggaran Pengawasan Pilkada Belum Tuntas Kendati tahapan Pilkada 2018 di 171 daerah sudah berjalan, masih ada 39 daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Berdasarkan data Bawaslu, dari 39 daerah itu, 11 daerah sudah ada persetujuan anggaran, tetapi …

JAKARTA, KOMPAS — Saat menjalankan penelitian administrasi terhadap partai politik yang diterima pendaftarannya untuk menjadi peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum masih banyak menemukan kegandaan keanggotaan partai politik. Hal ini dinilai menjadi salah satu indikator kelembagaan sebagian partai belum kuat. Dari …

JAKARTA, KOMPAS — Dari 14 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum, semuanya menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi. Salah satu kontestan, Partai Solidaritas Indonesia, menggunakan media sosial untuk mendekatkan diri kepada orang muda. …