Program pascasarjana ilmu politik peminatan tata kelola pemilu diluncurkan oleh Program Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Program ini dirancang terutama untuk mengembangkan ilmu pemilu dan kemampuan managerial penyelenggaraan pemilu. “Program ini …

Di beberapa negara, demokrasi disebut mengalami stagnasi atau terancam mengalami kemunduran. Ancaman itu muncul dari dalam—institusi-institusi demokrasi, khususnya partai politik, tak lagi mampu menjamin kedaulatan rakyat. Demokrasi telah berkembang dalam kurun tahun 1970 hingga 2000. Ia telah membuka jalan bagi …

Partai akan makin pragmatis dalam mencalonkan kepala daerah di Pilkada 2018 yang berjarak hanya sepuluh bulan dari Pemilu 2019. Calon populer dan berduit dibidik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 adalah ajang bagi partai untuk memanaskan mesin. Pelaksanaan Pilkada 2018 begitu …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja menyelesaikan persidangan dugaan pelanggaran administrasi pekan lalu (14/11). Sidang itu adalah sidang pertama kali yang menempatkan para anggota Bawaslu sebagai majelis hakim. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi Bawaslu …

DPR dan KPU tidak mewajibkan ketentuan 30 persen perempuan di kepengurusan partai hingga tingkat kabupaten/kota sebagai syarat partai peserta pemilu. Padahal, tidak ada frasa yang berubah terkait syarat kepesertaan ini di UU Pemilu. Jika MK mengabulkan gugatan uji materi dan …

Mahasiswa Program Master Global Policy School of Advanced International Studies Johns Hopkins didampingi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemui Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendiskusikan tantangan partisipasi dan keterwakilan perempuan di Pemilu Indonesia. Pada diskusi …

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Yang Saya Hormati, Hadirin yang mulia, Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh, Terkait dengan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya diminta untuk memberikan …

Pembentuk undang-undang terlalu meyakini pemberlakuan syarat pencalonan presiden berupa ambang batas 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah hasil pemilu nasional mampu memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Pemberlakuan syarat yang sering salah kaprah disebut …

Demi kepastian hukum, putusan MK dinanti sebelum tahapan verifikasi partai peserta pemilu serta pencalonan presiden dimulai. Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah memproses setidaknya tiga belas gugatan uji materi Undang-undang Pemilu. MK memulai proses itu dengan meregistrasi perkara. Perkara pertama yang …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah membacakan putusan pendahuluan terhadap gugatan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Semua gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil. Unduh putusan pendahuluan yang dikeluarkan Bawaslu (2-3/10) berikut: [PKPI Hendropriyono] 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 [Partai …