November 27, 2024

Maharddhika

Fadli Ramadhanil: Protocol for Sipol Should be Regulated in Detail

The Initial phase of the 2019 National Elections has practically begun when the Elections Commission (KPU) officially started the political party registration process on Tuesday (10/03). KPU will refer to the KPU Regulations No. 11/2007 on Registration, Verification, and Approval …

Read More »

Fadli Ramadhanil: Protokol Sipol Harusnya Diatur Detail

Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada Selasa (3/10) lalu. Dalam menjalankan tahapan pertama ini, KPU bertumpu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, …

Read More »

Bawaslu Bisa Diskualifikasi Pelaku Politik Uang, ICW: Siap-siap Gesekan Politik

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara …

Read More »

KPU Harus Adil dan Konsisten Perlakukan Partai Pendaftar Peserta Pemilu 2019

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperlakukan partai yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019 secara adil dan konsisten. Belajar dari pelaksanaan pilkada, KPU di daerah seringkali memperlakukan bakal calon kepala daerah secara tidak …

Read More »

Sipol Tak Akan Bermasalah karena Sudah Punya Basis Legalitas Kuat

Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dinilai tidak akan lagi bermasalah seperti pada Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan ketentuan penggunaan Sipol pada peraturan. “Dulu kita persoalkan karena dia tiba-tiba muncul. …

Read More »

Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat

Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …

Read More »

Trend of Gender Inequality in Bawaslu Continues

Recruitment of new members of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) in 25 provinces has just finished. Gender inequality persists. The Elections Monitoring Body (Bawaslu) has just announced their newly selected members for their subsidiaries at provincial level on Saturday (09/16). …

Read More »

Penempatan Perempuan Caleg di Nomor Urut Adalah Domain Partai

Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon” ketimbang “menempatkan perempuan di …

Read More »