The Initial phase of the 2019 National Elections has practically begun when the Elections Commission (KPU) officially started the political party registration process on Tuesday (10/03). KPU will refer to the KPU Regulations No. 11/2007 on Registration, Verification, and Approval …
Read More »Maharddhika
Fadli Ramadhanil: Protokol Sipol Harusnya Diatur Detail
Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada Selasa (3/10) lalu. Dalam menjalankan tahapan pertama ini, KPU bertumpu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, …
Read More »PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh PKPU NO.11 Tahun 2017
Read More »Bawaslu Bisa Diskualifikasi Pelaku Politik Uang, ICW: Siap-siap Gesekan Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara …
Read More »KPU Harus Adil dan Konsisten Perlakukan Partai Pendaftar Peserta Pemilu 2019
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperlakukan partai yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019 secara adil dan konsisten. Belajar dari pelaksanaan pilkada, KPU di daerah seringkali memperlakukan bakal calon kepala daerah secara tidak …
Read More »Sipol Tak Akan Bermasalah karena Sudah Punya Basis Legalitas Kuat
Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dinilai tidak akan lagi bermasalah seperti pada Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan ketentuan penggunaan Sipol pada peraturan. “Dulu kita persoalkan karena dia tiba-tiba muncul. …
Read More »Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat
Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …
Read More »Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu versi Pemerintah
Unduh Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Read More »Trend of Gender Inequality in Bawaslu Continues
Recruitment of new members of the Elections Monitoring Body (Bawaslu) in 25 provinces has just finished. Gender inequality persists. The Elections Monitoring Body (Bawaslu) has just announced their newly selected members for their subsidiaries at provincial level on Saturday (09/16). …
Read More »Penempatan Perempuan Caleg di Nomor Urut Adalah Domain Partai
Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon” ketimbang “menempatkan perempuan di …
Read More »