Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipertanyakan. Bawaslu lebih memilih segera melakukan proses rekrutmen dengan mengacu pada undang-undang lama—UU 15/2011—ketimbang menunggu undang-undang baru, UU 7/2017, disahkan. Padahal, di undang-undang …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi tugas baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tugas baru itu adalah mengecek keaslian kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang digunakan sebagai syarat memilih. “Yang penting ada klausul di Perbawaslu ini yang menyatakan Bawaslu berwenang, atau …

Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipersoalkan. Proses rekrutmen yang telah rampung itu dilakukan tanpa melalui mekanisme konsultasi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Ada gak Perbawaslu disampaikan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka opsi penggunaan kotak suara transparan pada Pilkada 2018. Penggunaan kotak suara transparan di Pilkada 2018 dilakukan untuk mengurangi beban pengadaan kotak untuk Pemilu 2019 yang jadi tanggungan Anggaran Pendapatan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati ketentuan penggunaan kotak suara transparan pada Pilkada 2018. Meski tak diatur di UU Pilkada, kotak suara transparan dapat digunakan di Pilkada 2018 dalam rangka mengurangi …

Draf peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD memperpanjang polemik soal verifikasi yang hanya berlaku untuk partai baru. Draf peraturan KPU tersebut menghendaki partai peserta Pemilu 2014 tak perlu lagi …

Siapapun partai yang ingin menjadi peserta pemilu mesti melalui prosedur pendaftaran dan penelitian administrasi oleh KPU. Verifikasi faktual hanya berlaku untuk partai baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Dalam …

DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan RUU Pemilu jadi undang-undang (21/7). Salah satu pasalnya mengubah formula konversi suara menjadi kursi dari metode Kuota Hare menjadi metode Sainte-Laguë. Jumat (21/7) dini hari itu, palu diketukkan Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanjutkan proses rekrutmen anggota Bawaslu provinsi dengan mengacu pada Undang-undang 15/2011. Dengan begitu, anggota Bawaslu provinsi yang direkrut masih berjumlah tiga dan dengan persyaratan yang tertera pada UU 15/2011. “Meski ada undang-undang baru, seleksi ini tetap …

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …