Tindakan afirmasi untuk perempuan mulai dipikirkan dan diimplementasikan pada rentang waktu 2007 hingga pemilu 2009. Tindakan afirmasi kala itu lebih ditekankan pada pengisian posisi di internal partai dan calon anggota legislatif. Banyak perempuan diproyeksikan menjadi anggota partai atau calon anggota …

Ketentuan masa jabatan keanggotaan penyelenggara pemilu maksimal dua kali jadi tantangan bagi pemenuhan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Banyak perempuan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tak bisa mencalonkan kembali di tingkatan yang sama. “Banyak perempuan yang sudah …

Jumlah anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan. Jumlah anggota KPU provinsi sebanyak lima atau tujuh orang. Sementara jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang. Penetapan jumlah tersebut berdasarkan tiga kriteria. “Penetapan jumlah anggota KPU provinsi …

Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara Pemilu 2019 disepakati digelar pada April 2019. Maka tahapan pemilu harus dimulai bulan Agustus …

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menjadi undang-undang diklaim menunjukkan kepatuhan pemerintah dan partai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-undang Dasar. UU Pemilu yang baru saja disahkan menjadi landasan pelaksanaan pemilu serentak yang diamanatkan MK. “Dengan telah disahkannya RUU Pemilu …

Syarat usia penyelenggara pemilu ad hoc diturunkan menjadi 17 tahun dari semula 25 tahun. Penyelenggara pemilu ad hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS, Panitia Pemilihan …

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendesak pimpinan rapat paripurna untuk segera mengambil keputusan terkait lima isu krusial yang ada di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Substansi dari isu krusial tersebut tak perlu lagi dibahas bertele-tele. “Kami fraksi PDIP meminta agar …

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menawarkan opsi ambang batas syarat pencalonan presiden sebesar 10 persen perolehan kursi atau 15 persen perolehan suara sah nasional. Dalam penyampaian pandangan fraksi di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, PAN menyebut opsi …

Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen …

Kengototan pemerintah mempertahankan syarat pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dapat dibaca sebagai sikap politik presiden Joko Widodo dala pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Ia dapat dianggap mengamankan posisinya dan membatasi kesempatan munculnya …