Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyiapkan sanksi bagi partai yang memenuhi syarat mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (wapres) tapi tak mengajukan capres dan cawapres. Partai tersebut akan dikenai sanksi berupa larangan ikut pemilu pada periode …

Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per tahun. Jika ditambah 19 kursi, biaya yang dibutuhkan menjadi 38 milyar per tahun. Ahmad Riza Patria, pimpinan …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penambahan 19 kursi di DPR—dari semula 560 jadi 579 kursi. Angka ini didapat dari simulasi yang dilakukan bersama pemerintah. Simulasi tersebut menyebut ada 19 kursi yang mesti direalokasi—19 kursi …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengusulkan dana saksi partai yang didanai negara dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai tidak menerima uang sepeser pun. “Sebenarnya pos dana tidak ke partai politik. Dia langsung ke KPU atau Bawaslu. Kami …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menyepakati usulan kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini disetujui semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Kampanye yang dapat …

Dewan Perwakila Rakyat (DPR) mewacanakan rekapitulasi langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas. Wacana ini dinilai berbahaya karena menghilangkan mekanisme koreksi berjenjang. “Usulan DPR Soal rekap yang mem-by …

Rancangan undang-undang Pemilu yang lagi-lagi molor dari target pengesahan akan berkonsekuensi pada pemotongan waktu tahapan pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menilai, tahapan pemilu yang paling mungkin untuk ditata ulang adalah tahapan kampanye. “Dari sekian macam tahapan, yang …

Keterbukaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengelola sidang sengketa hasil pilkada diapresiasi. Akses luas MK terhadap permohonan, jadwal dan risalah sidang, hingga putusan telah membuka partisipasi masyarakat untuk terlibat menganalisis jalannya sidang perselisihan hasil pilkada. “MK tetap jadi contoh pengelolaan peradilan. …

Mahkamah Konstitusi (MK) didesak untuk segera membacakan putusan uji materi terhadap Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Putusan tersebut dibutuhkan menjelang penyusunan peraturan teknis turunan Undang-undang Pemilu. “Saat ini RUU Pemilu sedang dibahas. Ketika disahkan, KPU harus kejar tenggat menyusun …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah pihak yang paling banyak mendapatkan sanksi etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut adalah kesimpulan hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI terhadap putusan DKPP sepanjang 2012—2017. “Teradu yang mendapatkan …