Sistem pemilu terbuka terbatas, jika ditetapkan jadi pasal dalam UU Pemilu, berpotensi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Substansi formula penetapan calon terpilih pada sistem terbuka terbatas sama dengan sistem yang pernah dibatalkan oleh MK. “Itu substansinya sama dengan apa yang …

Batasan sumbangan dana kampanye diwacanakan dinaikkan hingga dua kali lipat dari yang berlaku pada Pilpres dan Pileg 2014. Wacana penaikan batasan dana kampanye ini berpotensi membuat kandidat peserta pemilu makin terjerat kepentingan pemodal besar. “Batasan sumbangan pihak ketiga yang semakin …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dinilai masih diperlukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu baik pra, ketika, maupun pascapemilu. Fungsi KPU kabupaten/kota pascapemilu di antaranya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, fungsi pendidikan pemilih, maupun pemeliharaan informasi kepemiluan. “Pandangan saya KPU kabupaten/kota diperlukan …

Ad hoc atau tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota bergantung pada desain kelembagaan yang akan diatur Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pansus RUU Pemilu harus memperjelas maksud KPU kabupaten/kota ad hoc yang diwacanakan. “Keanggotaannya ad hoc namun sekretariat …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mempertimbangkan ulang syarat usia panitia ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Syarat usia paling rendah dua puluh lima tahun dinilai tak bisa …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut mengeluhkan sulitnya rekrutmen panitia ad hoc di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS mesti menghadapi tantangan adanya ketentuan belum pernah menjabat dua kali sebagai panitia ad hoc serta …

Jelang tenggat penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih memperdebatkan lima hal krusial. Pembahasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga rapat di tingkat paripurna. “Ada lima hal krusial yang pasti akan masuk ke paripurna,” kata Zainudin …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh tempat pemungutan suara (TPS). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan yang mengungkap adanya praktik pemilih ganda dan …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Di TPS tersebut …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di empat daerah. Empat daerah tersebut adalah Gayo Lues, Aceh; Bombana, Sulawesi Tenggara; Maybrat, Papua Barat; serta Kepulauan Yapen, Papua. Di Gayo Lues, Aceh, MK memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues …