September 13, 2024

Maharddhika

Avatar

Pemangkasan Tahapan Pemilu dan Molornya Pembahasan RUU Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan pembahasan RUU Pemilu akan rampung pada 28 April 2017. Namun, target tersebut molor hingga 18 Mei 2017. Tahapan pemilu pun dipangkas dari 22 bulan menjadi 18 bulan. “Dalam kondisi sekarang, tahapan pemilu yang semestinya harus …

Read More »

DPR Tak Perlu Ikut Atur Detail Tahapan di UU Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak perlu ikut mengatur tahapan pemilu secara detail di undang-undang pemilu. Kewenangan pengaturan tahapan pemilu sebaiknya diberikan penuh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Menyusun tahapan itu kan tugas penyelenggara. Undang-undang hanya menyiapkan batasan tertentu saja,” kata …

Read More »

Pemilu Serentak Digelar 17 April 2019

Pemilu serentak memilih calon anggota legislatif dan memilih presiden akan digelar pada 17 April 2019. Tanggal ini dipilih dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa seusai pemilu. “Dipilihnya bulan April, atau memilih waktu pemilu legislatif 2014 lalu, adalah dengan pertimbangan untuk memberi …

Read More »

Tindak Pidana Pemilu Mesti Terus Diusut Meski Hasil Pemilu Sudah Diketahui

Beberapa tindak pidana yang ditemukan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tak boleh berhenti diusut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus bekerja menjamin keadilan pemilu. “Ini tidak boleh berhenti penanganannya. Bawaslu harus tetap bekerja menegakkan hukum pilkada, menjamin electoral justice …

Read More »

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Kalahkan Pilpres, Ini Sebabnya

Partisipasi pemilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua meningkat dari 77,1 persen menjadi 78,0 persen. Tingginya partisipasi Pilkada DKI Jakarta ini bahkan mengalahkan tingkat partisipai Pilpres 2014 di Jakarta yang mencapai 72,33 persen serta partisipasi Pileg 2014 nasional …

Read More »

Penggunaan C6 Orang Lain Terancam Pidana 72 Bulan Penjara

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain. Tindakan tersebut dapat dipidana maksimal 72 bulan penjara dan denda paling banyak 72 juta. …

Read More »

Temuan Penggunaan C6 Orang Lain di Jakarta Utara Diteruskan ke Polisi

Temuan penggunaan Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik orang lain di TPS 54 RW 07 Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Jakarta Utara diteruskan ke polisi. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu …

Read More »

Petugas KPPS Bisa Minta Kekurangan Surat Suara ke PPS

Jika surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) habis, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS mesti meminta kekurangan surat suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. Petugas KPPS juga bisa mengarahkan pemilih untuk memberikan suara di …

Read More »

Ini yang Mesti Dilakukan Pemilih Jika Surat Suara di TPS Habis

Pemilih yang tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi memenuhi syarat memilih masih bisa memilih di satu jam terakhir ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengategorikan pemilih ini dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih DPTb pada Pilkada DKI Jakarta putaran …

Read More »

Serba-serbi Kategori Pemilih, Anda yang Mana?

PKPU Sebenarnya hanya mengenal tiga kategori pemilih, tapi variannya bisa sampai delapan kategori pemilih. Pemilih atau petugas yang merancukan tujuh varian kategori ini bisa berujung pada hilangnya hak pilih.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016 merinci kategori pemilih yang …

Read More »