Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memperbaiki dua pengaturan di dalam RUU Pemilu. Pertama, Polri meminta agar batas waktu penyampaian hasil penyidikan di RUU Pemilu ditegaskan, yakni dengan mengubah nomenklatur hari menjadi hari …

Usai melakukan seleksi, panitia Pilkada Banten Apps Challenge mengumumkan 32 tim Pilkada Banten Apps Challenge melaju ke babak penjurian langsung. 32 tim ini dinilai sebagai tim terbaik dari 51 tim yang mendaftar. 32 tim tersebut adalah App Cagub 2017, BakmiGub …

Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar daerah pemilihan (dapil) dibentuk oleh KPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh Pansus …

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengatasi masalah democracy incorporated atau demokrasi yang dibajak oleh para oligarki—yang memiliki banyak uang bisa mengelola demokrasi. “Saat ini sedang ada gejala umum dalam dunia demokrasi, yaitu democracy incorporated. Kunci …

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan sistem proporsional tertutup sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Keduanya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, sehingga partai mempunyai hak untuk menetapkan kadernya …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menghapuskan aturan wajib konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Peraturan tersebut dinilai menciderai prinsip independensi KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu yang dijamin konstitusi. “Kami mengusulkan …

This book is an effort to record the process and achievements that have been obtained by Perludem through the API Election program. The author, Harun Husein, summarizes and explains the experience obtained from the implementation of the program, so it …

Pembahasan secara bersamaan Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu akan terkendala waktu. Ada kerangka waktu yang mengikat pembahasan UU …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu dinilai akan lebih baik jika dibahas bersamaan. Pembahasan berbarengan sangat baik dari sisi …

Undang-undang (UU) Partai Politik; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau UU MD3; dan UU Pemilu sebaiknya tidak digabung menjadi satu naskah. Tiga pengaturan tersebut mesti dipisah karena memiliki …