Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi” sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan (19/9) menilai (salah satu) masalah undang-undang ini adalah tak otomatisnya partai pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR. Lalu, …

Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, dan PKB yang mempertahankan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio …

Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. DPR mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sri Budi Eko Wardani, Direktur …

Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, dan minimalisasi korupsi jadi alasan. Abdullah Dahlan, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), …

Rancangan undang-undang pilkada merupakan bakal kebijakan penting yang menentukan efektifitas pemerintahan. Efektivitas ini tak hanya terkait untuk pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan nasional. Efektivitas kerja eksekutif daerah melalui pemilihan langsung diharapkan ditambah dengan mengintegrasikan pemerintahan nasional dan daerah melalui penjadwalan …

Disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Salah satunya mengenai keterwakilan perempuan di DPR. Hasil afirmasi perempuan di Pemilu 2009 untuk menambah jumlah perempuan di parlemen yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi, tak …

Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014 menjadi pembahasan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dinilai sebagai masalah karena penerapan DPKTb ada yang tak sesuai dengan dasar hukum yang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Di balik …

Menyimak sidang perselihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) kita disuguhkan persoalan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Daftar nama yang menampung warga berhak pilih di luar daftar pemilih tetap (DPT) menjadi salah satu dasar …

Permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta menyertakan penyelenggarakan pencoblosan di DKI Jakarta sebagai salah satu dasar permohonan. Rekomendasi yang diberikan Bawaslu DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta mengenai …

Menuju rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menginisiasi petisi #DukungKPU. Petisi yang disebar secara online melalui laman change.org itu mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap berlaku …