Keadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu parameter penting demokratisasi. Dari pemilu pascarezim otoriter ke pemilu-pemilu selanjutnya, demokrasi akan bernilai baik saat terjaminnya pemenuhan HAM dalam kehidupan warga bernegara terpenuhi dan pelaku kejahatan HAM masa lalu bisa diadili. Keadilan …

Korupsi ditengarai sudah muncul sebelum seseorang menduduki jabatan publik, yaitu sejak saat pemilihan umum. Untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan terkait pencegahan korupsi dalam proses pemilihan umum,  rumahpemilu.org mewawancarai Djayadi Hanan, dosen ilmu politik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas …

Keberhasilan pemilu salah satunya ditentukan baiknya penyelenggara pemilu. Karena itu seleksi keanggotaan lembaga komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu menjadi penting. Untuk mengetahui bagaimana seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu di tinggi provinsi, rumahpemilu.org mewawancarai Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak (8/8) melalui …

Daftar pemilih merupakan salah satu hal utama dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hal menentukan perihal lainnya semisal logisitik atau dipercayanya proses dan hasil pemilu. Sayangnya keutamaan daftar pemilih tak dipahami meluas di masyarakat. Pengecekan terdaftarnya nama di kelurahan berdasarkan identitas kartu …

Pengawasan dana kampanye merupakan hal penting dalam menjaga pemilu jujur dan adil. Evaluasi dari pemilu sebelumnya menyimpulkan, perolehan suara sebagai hasil pemilu berbanding lurus dengan pengeluaran dana kampanye. Pengawasan pun mendapatkan fakta, dana kampanye yang dicatat di lapangan jauh lebih …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan jaringan lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan. Mempunyai latar belakang atau bidang beragam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan, disabilitas dan radio, JPPR merupakan gerak …

Kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun di beberapa pemilihan kepala daerah. Misalnya saja untuk pilkada Gubernur di Sumatera Utara, tingkat partisipasi masyarakat di bawah angka 50 persen. Sementara di Pilgub Jawa Tengah, di bawah 60 persen. Penurunan angka partisipasi masyarakat …

Pelaporan pelanggaran pemilu atau pilkada tak jarang berakhir tanpa hasil penindakan. Bagaimana seharusnya Badan Pengawas Pemilu menerima dan menangani laporan masyarakat? Bagaimana Bawaslu berhubungan dengan masyarakat terkait fungsinya sebagai  lembaga pengawas pemilu? Berikut wawancara dengan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas oleh …

Lembaga penyelenggara pemilu dalam fungsi pengawasan ditambah kewenangannya berbentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Strukturnya menjangkau hingga kabupaten/kota dengan komando berstandar nasional di pusat. Selain itu, kewenangan untuk melibatkan masyarakat turut serta mengawasi penyelenggara pemilu dan keikutsertaan peserta …

Bias redaksi dalam membaca undang-undang sering menjadi penyebab konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya soal pelanggaran kampanye dari kata “dan” yang dimaknai kumulatif. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengartikan “Kampanye Pemilu”  adalah kegiatan …