November 27, 2024

DIDIK SUPRIYANTO

Salah Paham Pemilu 2.3: Proporsional Terbuka vs Tertutup, yang Penting Konsisten

Perdebatan soal sistem proporsional daftar terbuka (open list representation) versus sistem proporsional daftar tertutup (close list representation) masih terus berlangsung. Perdebatan semakin seru pada saat pembahasan RUU Pemilu. Kapan perdebatan ini berakhir? Ya, selama kita masih membuka ruang untuk mengubah …

Read More »

Salah Paham Pemilu 3.2: Pembentukan Daerah Pemilihan, 5 Tahun vs 10 Tahun 

Daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk ini menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Jadi kursi itu mewakili penduduk, meski hanya sekitar 70% penduduk yang memiliki …

Read More »

Salah Paham Pemilu 2.2: Pengaturan Sistem, Buku Ketentuan Umum vs Buku Pelaksanaan Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …

Read More »

Salah Paham Pemilu 2.1: Parliamentary Threshold vs Presidential Threshold, Serupa Tapi Beda

Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut …

Read More »

Salah Paham Pemilu 3.1: Penyelenggaraan vs Pelaksanaan, Lebih Luas Mana?

Anda yang mengikuti berita pemilu, apalagi yang berminat atau malahan berurusan dengan pemilu, pasti sudah terbiasa mendengarkan frase ini: “penyelenggara pemilu” atau “pelaksana pemilu”. Atau dalam bentuk susunan kata lain, seperti “menyelenggarakan pemilu” atau “melaksanakan pemilu”. Juga “diselenggarakan oleh … …

Read More »

“Omnibus Law” Pemilu

Artikel ini bukan latah ikut meramaikan seruan “omnibus law” Presiden Jokowi. Sebab, gagasan menyatukan undang-undang pemilu sudah lama jadi bahasan di kalangan pegiat pemilu. Meski  UU No 7/2017 telah menyatukan tiga undang-undang pemilu, namun masih ada undang-undang pilkada dan undang-undang …

Read More »

Rezim Administrasi Pemilu (2)

Tulisan ini melanjutkan artikel Rezim Administrasi Pemilu yang dimuat Kompas edisi 19/11/2012. Jika artikel itu membahas pengetatan persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu yang mengabaikan substansi kelayakan parpol mengikuti pemilu, kali ini akan membahas soal banyaknya persyaratan administrasi bakal calon …

Read More »

Kontestasi Penyelenggara Pemilu

Pemilu adalah perebutan suara rakyat oleh peserta untuk meraih jabatan publik di lembaga legislatif atau eksekutif. Peserta pemilu meliputi partai politik, calon anggota legislatif atau calon pejabat eksekutif. Mereka itulah yang berkonstestasi, meyakinkan pemilih agar memberikan mandat kekuasaan dalam kurun …

Read More »

Pemilu Serentak yang Mana?

Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang …

Read More »