Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2024, masyarakat kembali ramai membicarakan isu “koruptor nyaleg” sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, isu ini ramai setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan terpidana koruptor mencalonkan di …

Sebelum Pemilu 2024, ada ratusan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tanpa menyertakan pilkada. Pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan pada 2023 ada 170 daerah. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 201 ayat (8) UU …

Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang saat ini menjabat akan berakhir. Melalui Keputusan Presiden 8 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Pembentukan tim seleksi …

Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap. Merujuk pada pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa Pemilu …

Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) …