Februari 21, 2024
iden

RAHMAT BIJAK SETIAWAN SAPII

Avatar

Mengoptimalkan Informasi “Koruptor Nyaleg” dalam Pemilu 2024

Seiring berjalannya tahapan Pemilu 2024, masyarakat kembali ramai membicarakan isu “koruptor nyaleg” sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, pada Pemilu 2019, isu ini ramai setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan terpidana koruptor mencalonkan di …

Read More »

Primary Election untuk Pemilu yang Lebih Demokratis

Sebagai ciri-ciri negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa penyelengggaran pemilu di Indonesia berlangsung secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap. Merujuk pada pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa Pemilu …

Read More »

Urgensi Revisi UU Pemilu

Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) …

Read More »