December 12, 2024
Rahmat Bagja, SH., LL.M

Bawaslu Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan pemerintah daerah terkait potensi kerawanan Pilkada Jakarta. Langkah antisipasi tersebut diambil berdasarkan pemetaan Bawaslu dalam Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (Siskapilu) yang menempatkan Jakarta di posisi pertama dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

“Kita mengambil itu dari sejarah Pilkada di Jakarta. Pilkada Jakarta banyak masalahkan kemarin, politisasi SARA, hokas dan juga konflik di grassroot (akar rumput) di pilkada sebelum ini,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja pada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (1/7).

Selain itu, Bagja menyebut kondisi Jakarta yang sedang mengalami transisi dari status Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta juga menjadi perhatian. Terlebih banyaknya jumlah penduduk Jakarta dan kondisi geografis yang padat perlu diperhitungkan kerawanannya pada Pilkada 2024 mendatang.

Berdasarkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan ukuran dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi, Jakarta menjadi provinsi dengan kategori kerawanan tinggi dengan skor IKP 88,95. Dengan skor dimensi sosial politik 78,27, skor dimensi penyelenggara pemilu mencapai 92,36, kemudian dimensi kontestasi dengan skor 96,09, dan skor dimensi partisipasi sebanyak 87,01.

“Maka itu perlu diperhitungkan betul untuk melihat, dan itu yang menjadi salah satu unsur kenapa Jakarta masuk di empat dimensi tersebut,” jelasnya.

Selain itu Bagja juga menyampaikan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemutakhiran data pemilu. ia mengaku sejauh ini belum menemukan kendala yang berarti dalam tahap pemutakhiran data pemilih. []