November 3, 2024

Tag Archives: pilkada 2024

Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan

Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 masih menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye, mulai persoalan buruknya pelaporan administrasi …

Read More »

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu Serukan Akses Data Lebih Terbuka

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan beberapa anggota dalam koalisi merangkum temuan dan beberapa penyebab masih banyaknya hoaks dalam buku …

Read More »

KPU Sesuaikan PKPU Pencalonan Pilkada dengan Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur tentang presentase dukungan partai politik pada calon disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pasal 15 tentang …

Read More »

Pengabaian Putusan MK Berpotensi Merusak Demokrasi

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mendesak Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) dianggap telah menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh …

Read More »

Putusan MK Ambang Batas Pilkada Menghadirkan Kontestasi Lebih Adil

Pegiat Kepemiluan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan progresif untuk menghadirkan kontestasi pilkada lebih adil. Melalui putusan itu, akan lebih memudahkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota. …

Read More »

KPU Harus Hormati Putusan MK untuk Selamatkan Demokrasi

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Consid menilai putusan MK itu menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah kegerahan parah menyaksikan perilaku elit parpol yang tidak memedulikan suara …

Read More »

MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar putusannya MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh …

Read More »

MK Pangkas Syarat Ambang Batas Pilkada, Partai Politik Lebih Mudah Usung Paslon

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2023 MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, karena syarat …

Read More »

Pencatutan Data Warga: Pidana Dapat Kenai Calon dan KPU

Kasus pencatutan data warga dalam proses pendaftaran jalur perseorangan di Pilkada DK Jakarta 2024 ramai di media sosial. Keluarga mantan gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan turut menjadi korban pencatutan. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membuka posko aduan untuk warga yang …

Read More »