Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membangun pusat partisipasi masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Selama ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek proses pemilu. Padahal, masyarakat semestinya menjadi aktor utama dalam proses pemilu. Pusat partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjaga kualitas pemilu dengan menempatkan masyarakat dalam peran pengawasan terhadap semua tahapan pemilu di daerah.
“Salah satu cara yang kita lakukan untuk menjaga kualitas pemilu adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Jadi, kami akan buat pusat partisipasi masyarakat di semua provinsi untuk memediasi agar masyarakat bisa terlibat dalam semua proses pemilu,” kata Afif pada diskusi “Peran Masyarakat Sipil dan Pengawas dalam Pemilu Serentak 2019” di Menteng, Jakarta Pusat (26/5).
Afif mengatakan bahwa pentingnya penguatan lembaga Bawaslu dari pusat hingga daerah tak disadari oleh banyak pihak. Pada isu perubahan status Panitia Pengawas (Panwas) di kabupaten/kota menjadi permanen, masyarakat harus menahami bahwa Indonesia akan menyelenggarakan tahapan pemilu yang beririsan. Pada saat yang bersamaan, Bawaslu akan mengerjakan tugas ganda, yakni pengawasan dan penindakan hukum. Tugas merekrut Panwas baru di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung akan menjadi masalah tersendiri.
“Kita mungkin gak akan menyadari bahwa pada saatnya nanti di bulan Oktober 2017, tahapan Pilkada Serentak 2018 beririsan dengan Pileg dan Pilpres. Nah, di daerah yang mau Pilkada ini, belum ada Panwasnya. Belum lagi nanti akan ada verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Jajaran kita kan harusnya sudah terbentuk untuk mengawasi tahap itu,” jelas Afif.
Afif berharap masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pemilu yang akan berlangsung sehingga tergerak untuk mengawal setiap tahapan. Pengawasan partisipatif akan menjadi jaminan bahwa pemilu yang terselenggara adalah pemilu yang berkualitas.
