Bawaslu serta Pegiat Pemilu Kutuk Teroris dan Harapkan Jaminan Pemilu Damai

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Gerakan Masyarakat untuk Pemilu Demokratis dan Damai mengutuk pelaku teror bom di Surabaya. Dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta (13/5), Ketua Bawaslu, Abhan dan Anggota Bawaslu M. Afifuddin bersama wakil gerakan berharap tahun politik di Indonesia lebih menjamin damai dan bebas dari teror.

“Teror bom bunuh diri di Surabaya dan rentetan aksi biadab yang terjadi dalam kurun waktu sepekan ini, merupakan sinyal tegas dan nyata yang mengancam keutuhan bangsa dan merenggut kemanusiaan. Aksi-aksi terror ini, menunjukkan adanya kondisi Darurat Terorisme,” ujar perwakilan gerakan membacakan pernyataan sikap.

Koalisi menekankan, kondisi darurat ini harus sikapi, ditangani, dan ditindak tegas tanpa toleransi sedikit pun. Dengan demikian, jaminan keamanan dan kedamaian antarwarga negara di Republik tercinta ini dapat terwujud, sekaligus memupus ketakutan yang dikehendaki para pelaku teror serta simpatisannya muncul di masyarakat.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap kebiadaban dan penghinaan terhadap kebangsaan dan kemanusiaan, kami Gerakan Masyarakat menyatakan sikap sebagai berikut:

• Keprihatinan terhadap aksi barbar yang menimpa polisi di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob & aksi teror bom Surabaya;
• Menyatakan belasungkawa dan duka cita terhadap para korban jiwa dan luka-luka yamh jatuh pada aksi kekerasan sepekan ini, serta keluarga;
• Mengutuk keras pengeboman dan segala bentuk aksi terorisme dan menyatakannya sebagai ancaman serius terhadap kemanusiaan, keberagaman dan kesatuan bangsa;
• Menyatakan secara tegas bahwa aksi teror ini merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan pelaksanaan pemilu damai;
• Menyatakan diri tidak takut apalagi tunduk terhadap aksi biadab dan nir kemanusiaan tersebut;
• Mengecam segala bentuk ancaman kekerasan, intimidasi dan propaganda untuk mencederai penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu yang demokratis dan damai;
• Menyatakan diri bahwa masyarakat pemangku kepentingan kepemiluan tidak takut atas kejadian teror tersebut dan tetap berkomitmen serta berpartisipasi Pilkada dan Pemilu secara demokratis.

Berdasarkan pernyataan sikap di atas, kami memberikan beberapa rekomendasi:

• Mendorong negara memberi jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia;
• Mendorong para pemangku kepentingan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan kedamaian di tahun politik;
• Mendesak para elit politik untuk membangun suasana kondusif dan konstruktif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019;
• Mendorong negara memberi jaminan keamanan terhadap aktivitas kampanye dan tahapan Pilkada dan Pemilu lainnya yang diikuti masyarakat pemilih.

Gerakan Masyarakat untuk Pemilu Demokratis dan Damai merupakan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LSM. Hadir mewakili gerakan Wahidah Suaib (Fatayat Nahdatul Ulama), Jojo Rohi (Komite Independen Pemantau Pemilu/KIPP), Kaka Suminta (KIPP),  Fadli Ramadanil (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem), dan Veri Junaidi (Konstitusi Demokrasi/KoDe Inisiatif), dan Jeirry Sumampow (Komite Pemantau Pemilu/TePI). []