January 31, 2025

Berita

NPHD Pilgub Jawa Barat 2018 Capai 1,164 Triliun Rupiah

16 dari 17 Pemerintah Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 telah menyetujui  Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Salah satunya yakni Jawa Barat. NPHD Jawa Barat, kata  Anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul …

Read More »

KPPI Beri Penghargaan kepada Sebelas Tokoh Perempuan Politik Indonesia

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memberikan penghargaan kepada sebelas tokoh perempuan politik yang berasal dari sebelas partai politik. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan. …

Read More »

KPPI Siapkan Perempuan Caleg Hadapi Pemilu 2019

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sejak awal 2017, KPPI telah melaksanakan enam puluh kegiatan sebagai upaya pembekalan politik bagi perempuan calon legislatif (caleg) yang akan maju pada perhelatan pemilu akbar. “Enam puluh kegiatan …

Read More »

Sepuluh Permohonan di MK Menggugat UU Pemilu

Per Kamis (7/9) telah ada sepuluh permohonan uji materi yang menggugat beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Lima perkara sudah masuk pemeriksaan pendahuluan, satu sudah diregistrasi, dan empat belum diregistrasi. Lima perkara yang sudah …

Read More »

PSI Jabarkan Data Perubahan Persyaratan 2014 dan 2019 yang Harus Dipenuhi Partai

Pasal 173 Undang-Undang (UU) No.7/2017 digugat oleh empat partai baru, yakni Partai Islam Damai Aman (Idaman) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam penjabaran legal standing, masing-masing menyebutkan sebagai partai politik …

Read More »

Ketua DPR Aceh Gugat Dua Pasal di UU Pemilu ke MK

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk.H. Muharuddin, melakukan uji materi atas Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Aceh. Aturan pada dua pasal tersebut  dinilai bertentangan dengan UU Dasar (UUD) 1945 …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Kepastian atas Pasal 222 UU No.7/2017 Diharapkan

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017, Hadar Nafis Gumay, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memproses dan menyidangkan permohonan agar partai politik dan masyarakat dapat mempersiapkan diri. Sekalipun, tahap pencalonan dimulai pada 2018. “Perlu segera, walaupun kita melihat …

Read More »

Tak Hanya Diskriminatif, Tafsir Pasal 173 Juga Dinilai Salah

Empat partai baru, yakni Partai Idaman, Partai Indonesia Raya (Perindo), Partai Pengusaha dan Pekerja, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 terkait verifikasi partai politik peserta pemilu. Pasal …

Read More »

Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 222 dinilai tak sejalan dengan asas …

Read More »

KPU Jawa Tengah Telah Laksanakan Empat Program Sosialisasi Pilkada 2018

Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah melaksanakan dua program sosialisasi. Program tersebut yakni peluncuran aplikasi berbasis android Sistem Informasi Pemilihan Gubernur (SIGUB) Jateng, dan iklan layanan masyarakat bertema Pemilihan …

Read More »