Dokumen
Keterangan Ahli dalam Sidang MK | Mengapa Menolak Sistem Proporsional Tertutup OLEH CHARLES SIMABURA
Menjaga Konstitusionalitas dan Independensi Pembentukan Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu 2024
Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, untuk membahas beberapa hal terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya mengenai penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan …
Read More »Siaran Pers: Menyongsong Pemilu 2024 dan Seleksi Penyelenggara Pemilu
Laporan Ombudsman: Dugaan Maladministrasi dalam Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Catatan Setelah Terpilihnya KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027
Keputusan KPU 21/2022 tentang Tanggal Pemungutan Suara Pemilu 2024
Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang Lulus Penelitian Administrasi
Daftar bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027 yang lulus tahap penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu …
Read More »Terjemahan Perludem “Biaya Pemilu” ACE Project
Merayakan dua puluh tahun berbagi informasi pemilu, ACE Project mempublikasikan artikel berjudul “Elections Budgets and Revenue Sources”. Artikel ini membahas jenis-jenis biaya pemilu, panduan untuk menghitung biaya pemilu, serta contoh kasus pembiayaan pemilu di berbagai negara. Dokumen “Biaya Pemilu” merupakan …
Read More »Kesimpulan Rapat Kerja Baleg DPR, Menkum-HAM, dan DPD tentang Prolegnas 2021
Dokumen ini merupakan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyempurnaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun …
Read More »