Kliping Berita

Keyakinan masyarakat terhadap dampak positif revisi UU Pemilu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas awal bulan ini. Hampir 60 persen responden jajak pendapat meyakini upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu …

Sejumlah persoalan krusial di dalam penyelenggaraan pemilu tak cukup hanya diatur melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum, tetapi harus selevel undang-undang. Persoalan-persoalan krusial itu harus diantisipasi agar tragedi pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi. Karena itu, rencana revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan …

Partai Golkar menyusul lima partai politik lain di DPR yang tiba-tiba menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Kini, dengan mayoritas fraksi bersikap menolak, proses revisi yang sudah pada tahapan harmonisasi di Badan Legislasi DPR, berpeluang dihentikan. Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai …

Keputusan untuk melanjutkan atau menunda revisi Undang-Undang Pemilu seyogianya tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek suatu kelompok tertentu. Revisi semestinya dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan pemilu yang menguntungkan masyarakat. Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, …

Status bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore yang berstatus warga negara Amerika Serikat masih mengambang. Badan Pengawas Pemilu masih mengkaji implikasi hukum status kewarganegaraan Orient, sedangkan Kementerian Dalam Negeri menunggu kepastian status kewarganegaraan Orient dari …

Polemik kewarganegaraan ganda bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menunjukkan sengkarut sinergi data kependudukan dengan data instansi terkait. Di tengah perkembangan teknologi informasi, sinergi pendataan seyogianya bisa lebih kuat. Orient terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 9 …

Tarik-menarik kepentingan yang terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih lebih banyak berkutat pada apakah pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 ataukah dipertahankan pada 2024. Padahal, banyak isu lain di dalam RUU Pemilu memerlukan perhatian …

Dua pekan setelah disetujui di tingkat pertama, Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan. Pengesahan pun berpotensi kian molor menyusul perubahan sikap fraksi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas. Jika betul kian molor, …

Dua fraksi di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendorong terus dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilu. Revisi UU itu dinilai penting untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik dan mengoreksi sejumlah kekurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019, …

Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan. Perubahan sikap Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di DPR yang tiba-tiba menolak revisi ditengarai karena khawatir ambang batas parlemen akan ditingkatkan melalui revisi sehingga mengancam …