Kliping Berita

Pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah yang transparan dan akuntabel diyakini mampu mematahkan persepsi biaya politik yang mahal. Laporan dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel cenderung mendorong pasangan calon habis-habisan menggelontorkan dana demi meraih kemenangan. Kajian Litbang Kompas terhadap Laporan Penerimaan …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan benar-benar mewujudkan penguatan pengaturan pendanaan kampanye dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Penguatan itu perlu menyentuh aspek akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye secara detail. Hasil olah data Litbang Kompas terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) …

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pasca-pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020, 9 Desember lalu, menunjukkan berulangnya praktik politik uang saat pemilu. Lemahnya penegakan hukum jadi salah satu penyebab praktik itu masih terus terjadi. Untuk mencegah hal serupa kembali marak di …

Untuk mengejar jadwal pemilihan kepala daerah terdekat, yakni 2022, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu harus dipastikan tuntas pada 2021. Setidaknya ada waktu setahun agar UU Pemilu yang baru dapat diterapkan sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada. Secara teknis, penyelesaian pembahasan RUU Pemilu …

Penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang dibarengkan dengan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai akan menyulitkan bagi teknis penyelenggaraan di lapangan. Hal ini selain membebani penyelenggara, juga tidak menguntungkan bagi …

Kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara berurutan pada 2024 dikhawatirkan menurun. Jeda waktu antarpemilihan yang pendek membebani penyelenggara dan pemilih tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi partai politik. Berdasarkan Pasal 201 Ayat (8) …

Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020 belum optimal karena ada kendala jaringan internet serta aplikasi yang tidak dapat digunakan. Akibatnya, sebagian besar rekapitulasi suara dilakukan secara manual. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum diminta mengantisipasi adanya …

Praktik politik uang mendominasi bentuk tindak pidana pemilu saat pemilihan kepala daerah 2020. Kondisi ini dipicu oleh keadaan ekonomi masyarakat yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Penindakan kepada penerima pun sulit dilakukan karena sulit menemukan unsur kesengajaannya. Anggota Badan Pengawas Pemilu …

Kekhawatiran adanya pandemi Covid-19 ternyata tidak mengurangi antusiasme pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember lalu. Sejumlah daerah justru menunjukkan ada peningkatan partisipasi pemilih. Data sementara yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum atau KPU merekam adanya …

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda, masyarakat masih menunjukkan kepercayaannya pada demokrasi. Puluhan juta pemilih pada  9 Desember 2020, mendatangi tempat pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Semangat itu perlu disambut elite dengan mendengar suara rakyat serta merumuskan kebijakan yang …