JAKARTA, KOMPAS- Mahkamah Konstitusi meregistrasi 70 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan menjadwalkan menggelar sidang perdana pada Kamis (26/7/2018) depan. Kendati registrasi serentak telah dilakukan, MK masih membuka peluang adanya permohonan sengketa baru, sepanjang permohonan itu diajukan …
Read More »Kliping Berita
Bawaslu Prihatin
JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu prihatin masih ada partai politik yang mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi. Parpol semestinya mencalonkan kadernya yang bersih untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketua Bawaslu Abhan, Minggu (22/7/2018), di Jakarta, mengatakan, selain untuk …
Read More »Ganti Caleg Bekas Koruptor
JAKARTA, KOMPAS – Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang diketahui bekas narapidana perkara korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak harus diganti oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum menyayangkan masih ada parpol yang mencalonkan bekas napi perkara korupsi …
Read More »Pelembagaan Politik Parpol Masih Lemah
JAKARTA, KOMPAS – Mudahnya calon anggota legislatif berpindah-pindah partai politik untuk bertarung dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikasi lemahnya pelembagaan politik partai. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi karena aktivitas politik di partai didekati secara pragmatis, …
Read More »Penyelenggara Berperan Dalam Putusan “Dismissal”
JAKARTA, KOMPAS – Dalam memberikan putusan dismissal yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa hasil pilkada diteruskan ataukah tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melibatkan penyelenggara pilkada. Pelibatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu itu penting guna menjamin …
Read More »Parpol Pelanggar Pakta Integritas Akan Dibuka
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mengusung bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, sebagai calon anggota legislatif. Langkah ini didukung masyarakat sipil yang menilai publik berhak mengetahui parpol …
Read More »KPU Kewalahan Kelola TI
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum merasa kewalahan mengelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, KPU mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Harapan itu disampaikan komisioner …
Read More »Dua Juta Pemilih Masih Perlu Diakomodasi
JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi sekitar dua juta pemilih yang hingga kini diduga belum masuk daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Para pemilih tersebut diharapkan bisa dimasukkan dalam DPS hasil perubahan yang akan ditetapkan pada …
Read More »Pakta Integritas dan Komitmen Parpol
Bawaslu dan KPU sama-sama menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Kendati isinya tak sama, ada pesan yang serupa, yaitu agar parpol tidak mencalonkan bekas napi korupsi. Hampir sepekan sejak dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif pada 4 Juli lalu, hingga …
Read More »Pemilu Tanpa Noda Korupsi
Pemilu 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi diapresiasi publik meski kebijakan itu bukan jaminan akan menghasilkan kontestasi politik yang bersih dari tindak korupsi. Upaya …
Read More »