Kliping Berita

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah terverifikasi pada Pemilu 2014 belum pasti langsung lolos ke Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum mewajibkan semua partai politik tetap melewati tahap pendaftaran dan penelitian administrasi. “Apabila tidak lolos penelitian administrasi, akan diberi kesempatan memperbaiki …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik calon peserta Pemilu 2019, sebelum 16 Oktober, sudah harus mengisi data dan dokumen kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum. Jika tidak, parpol akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2019. Namun, hingga …

JAKARTA, TEMPO – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah anggapan bahwa perbedaan proses verifikasi antara partai lama dan partai baru peserta Pemilu 2019 diskriminatif dan tidak adil. “Secara prinsip, seluruh partai yang mengikuti pemilu harus diverifikasi, baru dan lama. Tapi bentuk …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai materi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan bertujuan mewujudkan pemilu berkualitas dengan penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu yang semacam itu akan menjadi fondasi bagi penguatan …

JAKARTA, KOMPAS — Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 terancam terganggu. Pasalnya, hingga Senin (18/9), Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu belum disahkan. Padahal, kemarin, KPU sudah memulai tahapan pengumuman pendaftaran …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang berniat bertarung dalam Pemilu 2019 harus mulai mempersiapkan data ataupun dokumen yang menjadi persyaratan partai peserta pemilu. Mulai Senin (18/9), operator partai politik bisa memasukkan data dan hasil pindai dokumen persyaratan ke Sistem Informasi Partai …

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didorong segera menetapkan Peraturan DKPP terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, tanpa harus menunggu rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya untuk konsultasi sudah dilakukan DKPP dengan mengirim surat dan melampirkan draf peraturan …

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang kode etik penyelenggara pemilu belum bisa diundangkan karena menunggu konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Akibatnya, legitimasi formal peraturan DKPP dipertanyakan. Dalam Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, …

JAKARTA, KOMPAS — Hanya kurang dari sebulan sebelum tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dibuka, partai politik diingatkan untuk mengonsolidasikan kondisi internal masing-masing. Konsolidasi itu penting bagi partai untuk lebih mudah menghadapi tahapan penelitian administrasi ataupun verifikasi faktual. Dalam perencanaan …

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah beberapa kali menjadi peserta pemilu tidak perlu khawatir menghadapi pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Namun, mereka harus mengantisipasi kemungkinan kepengurusan ganda agar tak jadi ganjalan saat penelitian administrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor …