Kliping Berita

Syarat Pencalonan Presiden Jadi Isu Penentu JAKARTA, KOMPAS — Lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Selasa (13/6) ini, akan diputuskan oleh Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR dan pemerintah. Pengambilan keputusan terkait lima isu itu akan dilakukan dengan …

Rp 11 Triliun untuk Pelatihan dan Honor Saksi JAKARTA, KOMPAS — Rencana biaya pelatihan dan honor saksi partai politik dalam pemilu dibiayai negara harus ditolak. Selain karena hal itu jadi tanggung jawab parpol, keuangan negara juga terbatas. Jika hal itu …

DPR Siap Menghadapi di Mahkamah Konstitusi JAKARTA, KOMPAS — DPR dan pemerintah diminta tidak bermain api saat memutuskan ambang batas pencalonan presiden di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Jika ambang batas dipertahankan meski angkanya diturunkan, ada pihak siap mengajukan uji materi. …

Pembahasan Berorientasi Jangka Pendek JAKARTA, KOMPAS — Ambang batas pencalonan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi isu penentu lobi antarfraksi. Pembahasan RUU itu dikhawatirkan cenderung berorientasi jangka pendek, yaitu kepentingan sejumlah pihak di Pemilu 2019. Dalam rapat Panitia …

JAKARTA, KOMPAS — Kompromi mengenai sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diyakini masih bisa dilakukan. Proses pengambilan keputusan di rapat Panitia Khusus RUU Pemilu, Kamis (8/6), diharapkan tidak berujung pada voting, tetapi tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. …

DPR Minta Pemerintah Rekrut Lagi Anggota KPU dan Bawaslu JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR menyepakati penambahan anggota KPU dan Bawaslu masing-masing sebanyak empat orang. Seleksi ulang untuk mengisi kekosongan kursi tambahan itu akan dilakukan pada …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memperdebatkan alokasi pembagian kursi tambahan untuk sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hal itu karena Jawa saat ini telah mendominasi total 560 kursi DPR yang ada. Penambahan kursi kemungkinan akan ditujukan untuk …

JAKARTA, KOMPAS — Verifikasi partai politik peserta pemilu hanya untuk partai baru. Partai yang sebelumnya pernah menjadi peserta pemilu tidak perlu diverifikasi ulang. Namun, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu DPR dan pemerintah ini ditentang partai baru. …

JAKARTA, KOMPAS — Setiap anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memiliki usulan tersendiri tentang provinsi yang patut mendapat tambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Jika prinsip dasar pembagian kursi tidak disepakati terlebih dahulu di internal pansus, kursi tambahan itu …

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji ulang penambahan pimpinan legislatif dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD. Suara publik dan pemerintah yang keberatan dengan jumlah penambahan pimpinan akan menjadi perhatian. Sebelumnya, …