Kliping Berita

DPR Minta Pemerintah Buat Simulasi Anggaran JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat belum menyepakati jumlah penambahan kursi anggota DPR. Pemerintah khawatir penambahan berlebihan akan membebani keuangan negara. Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu …

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali memunculkan isu kontroversial. Dewan Perwakilan Rakyat menggagas mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh panitia seleksi, yang di dalamnya diisi anggota DPRD dan gubernur. Sejumlah kelompok pemantau demokrasi menilai usul tersebut …

JAKARTA, KOMPAS — Sistem pemilu legislatif terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah serta didukung PDI-P dan Golkar tidak jauh berbeda dari sistem proporsional tertutup. Opsi itu dinilai tak bisa jadi solusi untuk mencairkan kebuntuan perdebatan seputar sistem pemilu legislatif di Panitia …

Keterlambatan Pencairan Hambat Proses Pilkada   JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mendorong Bawaslu provinsi secepatnya menuntaskan pembahasan usulan anggaran pengawas pemilihan kepala daerah dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini penting agar pengawasan pilkada serentak 2018 bisa berjalan optimal. Penuntasan …

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan saat ini masih ada 18 dari 3.055 poin daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Pemilu yang belum diputuskan. Riza memaparkan, 18 poin itu antara lain tentang …

JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayapura, Papua, kembali menetapkan jadwal pemungutan suara ulang 229 tempat pemungutan suara di 17 distrik, setingkat kecamatan, pada 16 Juli. Penetapan jadwal ini yang ketiga kalinya karena masalah anggaran pemungutan suara ulang …

Tawaran Barter Ancam Kualitas Pemilu JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu diharapkan mengatur ambang batas minimal dan maksimal koalisi partai pengusung calon presiden di Pemilu 2019. Aturan ini lebih sesuai dengan napas keserentakan pemilu legislatif dan …

JAKARTA, KOMPAS — Daftar pemilih tetap diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Implikasi dari persoalan daftar pemilih tetap tidak hanya memengaruhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga pada penentuan jumlah tempat pemungutan …

Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Jelas JAKARTA, KOMPAS — Barter atas sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mulai ditawarkan beberapa fraksi di DPR. Namun, efektivitas dari upaya yang dimaksudkan untuk mencapai kompromi ini belum terlihat. Tawaran barter ini …

Pembatasan Langgar Konstitusi JAKARTA, KOMPAS — Isu ambang batas pencalonan presiden belum disepakati sepenuhnya di antara fraksi-fraksi di DPR. Beberapa fraksi yang sebelumnya mendukung peniadaan ambang batas kini beralih meminta ambang batas dipertahankan, tetapi dengan besaran yang diturunkan. Pandangan itu …