Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Dalam diskusi DPD yang berlangsung di Bakoel Koffie 19 Maret 2017. Pakar Hukum Tata Negara, Zaenal Arifin Mochtar berpendapat MA Harus Membangun Logika Dalam Mengubah Tata Tertib
Read More »MA Harus Membangun Logika Dalam Mengubah Tata Tertib
Video
Anggota DPD masuk PARPOL, DPD Kelar!
Dalam diskusi DPD yang berlangsung di Bakoel Koffie 19 Maret 2017.Ketua FORMAPPI Lucius Karus menyatakan apabila Anggota DPD masuk PARPOL, DPD Kelar!
Read More »Putusan MK Terkait Masa Jabatan DPD Urusan Internal Sangat Disayangkan
Dalam diskusi DPD yang berlangsung di Bakoel Koffie 19 Maret 2017. Pakar Hukum Tata Negara, Zaenal Arifin Mochtar menyayangkan Putusan MK Terkait Masa Jabatan DPD Urusan Internal.
Read More »Anggota DPD Mesti Perhatikan Asas Domisili Calon Anggota DPD di RUU Pemilu
“Aggota DPD itu harusnya berdomisili di provinsi yang dia wakili. Nah, di pasal ini, siapa pun asal berdomisili di wilayah NKRI, dapat menjadi representasi dari provinsi mana pun. Mestinya anggota DPD mengawal isu ini. Ini penting,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan …
Read More »Perubahan Masa Jabatan Pimpinan DPD 2,5 Tahun Tak Lazim
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan keputusan yang merubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Keputusan tersebut dinilai tidak lazim oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra.
Read More »Anggota DPD Mesti Tunjukkan Performa Politik
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua di dalam parlemen Indonesia dinilai tak memiliki wewenang yang cukup kuat. Namun, menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, DPD dapat menggunakan cara lain untuk mengakali kelemahan tersebut. DPD dapat memveto suatu …
Read More »Perkembangan Penegakkan Hukum dan Temuan Pilkada 2017
Dalam diskusi yang diadakan Kode Inisiatif, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil memaparkan perkembangan penegakkan hukum dan temuan pilkada 2017
Read More »Dari 48 Permohonan Sengketa Diajukan ke MK, Hanya 7 Memenuhi Syarat Formil
Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah dilaksanakan. 48 pemohon, baik pasangan calon (paslon), pemantau pemilu, maupun masyarakat sipil, mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Read More »Pandangan Akan Kinerja MK sebagai Lembaga Konstitusi
Pandangan Charles SImambura akan kinerja MK sebagai lembaga konstitusi.
Read More »Kontroversi Pilkada pati
Kabupaten Pati merupakan salah satu dari sembilan daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan pasangan calon (paslon) tunggal di 2017. Paslon Haryanto-Saiful Arifin, petahana yang mendapat dukungan dari delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, melawan …
Read More »